Hari ini, Senin (25/5/2015) Forum MarkPlus Center for Economy & Business diresmikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Andrinof Chaniago di Philip Kotler Main Campus, MarkPlus di Jakarta. Andrianof hadir menjadi pembicara mengenai (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPJMN 2015-2019: The Road to Indonesia WOW!
Pada kesempatan yang sama, turut hadir sebagai panelis, yaitu Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Samsul Hidayat, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacobs, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Arif Budisusilo.
Dalam forum ini, Andrinof mengatakan bahwa pihaknya memiliki tantangan untuk memasarkan kebijakan publik, baik kebijakan lokal maupun nasional kepada masyarakat luas. Menurutnya, kebijakan publik merupakan sesuatu yang kompleks dan akan menyangkut urusan privat dan publik. Sebagian urusan swasta kadang berurusan dengan proses politik tetapi kebijakan publik melalui proses politik.
“Kami menantang lembaga pemasaran untuk bersama-sama memasarkan kebijakan publik ini. Meskipun kebijakan itu visioner, tapi belum tentu perancang kebijakan atau pemutus kebijakan bisa memasarkan kebijakan. Sehingga, kegiatan memasarkan ini menjadi hal penting,” ujar Andrinof.
Dalam RPJMN 2015-2019, Andrinof memiliki dimensi pembangunan sektor unggulan, yaitu kedaulatan pangan, maritim & kelautan, kedaulatan energi, dan pariwisata. Keempat sektor ini menjadi prioritas bagi Kementerian PPN hingga tahun 2019 mendatang.
Di saat yang sama, para panelis setuju bahwa pemasaran kebijakan publik harus ditingkatkan agar semua masyarakat mengetahui apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh pada publik. Menurut Peter, perecanaan yang dilakukan Bappenas ini menjadi satu hal yang penting. “Butuh waktu untuk merealisasikannya. Hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam waktu satu tahun. Jadi, tantangan cukup berat. Maka, perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah ke stakeholder maupun masyarakat,” kata Peter.
Selain itu, Arif menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya memliki agenda yang baik tapi tidak akan berjalan jika tidak ada komunikasi ke masyarakat. Apalagi permasalahan saat ini adalah masyarakat lebih mudah terprovokasi, “Dengan adanya media sosial, mereka mengacu pada sosial media. Tidak jarang adanya kesalahpahaman karena masyarakat hanya membaca berita dari judulnya tanpa membaca keseluruhan,” pungkas Arif.