Sektor logistik menyumbang sekitar 7,16% pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sayangnya, rasio biaya logistik di Indonesia di tahun 2016 masih mencapai 23,5% dari PDB negara ini. Angka ini sudah lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya berkat gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Tahun 2013, ratio biaya logistik masih di angka 25,7% terhadap PDB.
Namun, rasio biaya logistik tersebut masih tetap lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia yang hanya 15%, Singapura (8,1%), Korea Selatan sebesar 16,3%, Jepang 10,6%, dan Amerika Serikat 9,9%. Padahal, bila negara ini bisa menurunkan biaya logistik hingga 20%, daya saing negara ini akan semakin meningkat. Peningkatan daya saing ini tentunya bisa menarik investasi lebih besar, sehingga terjadi pemerataan pembangunan yang menciptakan pemeratan pendapatan.
Lalu, bagaimana agar rasio biaya logistik bisa semakin rendah? Menurut Rico Rustombi, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Logistik dan Supply Chain, menekan biaya rendah bukan semata-mata dengan membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu jalan saja.
“Untuk menekan biaya logistik yang diperlukan adalah adanya atau dimilikinya kesamaan platform untuk memperkuat sektor logistik. Artinya, ada cara pandang yang sama dari pemerintah pusat hingga daerah dan semua pihak yang terkait dalam sektor logistik,” kata Rico, di Jakarta.
Ia menambahkan, Indonesia pada dasarnya sudah memiliki Sislognas atau Sistem Logistik Nasional sejak tahun 2012. Namun, hingga saat ini implementasinya belum efektif. Sislognas ini sebenarnya sejalan dengan program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Soal penerapan Sislognas ini juga diamini oleh Kerua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita. Salah satu pekerjaan rumah terbesar di industri ini adalah menjalankan Sislognas dengan konsisten. Kepastian ini akan memengaruhi secara langsung pada para pelaku di industri ini.
“Pelaku logistik butuh kepastian jangka panjang karena investasi di sektor ini tidak bisa berubah-ubah setiap 5 tahun sekali. Pemerintah juga perlu melakukan moratorium semua tarif yang berhubungan langsung dengan logistik,” kata Zaldy.
Tahun 2017, menurut Zaldy, industri logistik tumbuh kurang bagus, hanya sekitar 10%. Padahal, forecast di awal tahun, industri ini bisa tumbuh 14%. Penyebab paling besar adalah masih lemahnya kondisi ekonomi.
Memang, biaya logistik ada yang turun di tahun ini berkat perbaikan infrastruktur. Namun begitu, banyak pula yang naik karena ada beaya tambahan akibat kemacetan yang semakin parah, khususnya, di jalur tol Cikampek dan dalam kota Jakarta. “Ada juga kenaikan tarif-tarif di pelabuhan karena masih menggunakan mata uang asing, padahal sudah ada ketentuan penggunaan uang Rupiah,” tambahnya.