Tahukah Anda berapa duit yang mengalir ke bisnis digital sepanjang 2017, tepatnya sejak Januari sampai Agustus? Jawabannya adalah US$ 3 miliar. Associate Director Skystar Capital William Eka mengatakan jumlah ini naik dua kali lipat dibanding periode sama tahun sebelumnya. Tercatat, pada kuartal kedua dan ketiga 2017 banyak perusahaan startup yang kebagian rejeki dari para funding dan melantai di Bursa Efek Jakarta.
Capaian positif ini, masih menurut William Eka, adalah dampak keinginan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai digital energy of Asia dan pemimpin dalam embracing technology. “Inisiatif presiden sangat bagus. Kami dari Skystar Capital siap mendukung inisiatif presiden,” kata William Eka.
Namun, menurutnya pemerintah juga perlu membuat inisiatif lain, seperti bermitra dengan investor dan asosiasi. Alasannya, investor dan asosiasi memiliki aset dan jaringan yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah.
“Pemerintah juga perlu memberi kemudahan tambahan bagi investor luar. Salah satunya kemungkinan berkolaborasi dengan partner lokal secara langsung,” kata William.
Menurutnya, jika kemudahan ini diberikan, perkembangan teknologi di Indonesia akan lebih baik lagi. Artinya, jika pemerintah lebih terbuka lagi bagi investor luar negeri, iklim industri digital Indonesia akan lebih baik lagi.
Sejauh ini, pemerintah relatif telah melakukan penyederhanaan regulasi dan pro pelaku usaha. Contoh paling kasat mata adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kemudahan pengurusan ijin venture capital dan asosiasi perusahaan startup.
Senada dengan William Eka, Achmad Zaky -pendiri Bukalapak– mengatakan Presiden Joko Widodo sportif sekali terhadap pelaku usaha startup dan technology company. Namun, menurut Zaky, masih banyak perusahaan startup yang tidak punya NPWP sehingga menyulitkan pengurusan pajak. Sementara itu, Salvaredo Wijayadewa, pelaku usaha dari generasi milenial, mengatakan situasi dan peluang usaha kini berubah drastis. Kalangan milenial berlomba menciptakan dan menawarkan sesuatu yang baru.
“Semua ini tak lepas dari peran pemerintah yang memberi kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi dan memperpendek birokrasi. Kesulitan mengurus perizinan seperti yang pernah saya dengar dulu kini tidak ada lagi,” kata pria kelahiran Yogjakarta yang biasa dipanggil Edo ini.
Dulu, lanjut Edo, proses perizinan tahap pertama memakan waktu berbulan bulan. Bahkan ada yang mencapai lima tahun. Proses perizinan tahap kedua dipersingkat menjadi evaluasi seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan. Ingin tahu perkembangan dan informasi soal inventasi, infrastruktur dan e-commerce? silakan klik inspirasi.indonesiabaik.id