Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Twitter telah menjadi platform diplomasi dunia maya oleh para pemimpin dan lembaga pemerintahan dunia. Lewat Twitter, pemimpin dunia mampu menjadi inklusif dengan dapat berinteraksi secara langsung kepada konstituennya.
Berdasarkan laporan Twiplomacy, survei global tahunan dari firma komunikasi Burson-Marsteller mengenai para pemimpin dunia di media sosial, Twitter merupakan jejaring sosial utama yang digunakan oleh pemerintah di 173 negara. Angka ini mewakili 90% negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kajian tersebut menganalisis 793 akun Twitter milik para kepala negara dan pemimpin pemerintahan dari 173 negara, dengan total massa mencapai sekitar 324 juta pengikut.
Beberapa nama pemimpin dunia yang cukup sukses menggunakan media sosial adalah Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Argentina Mauricio Macri, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Presiden RI Joko Widodo pun masuk dalam bursa pemimpin dunia yang aktif di jagad per-Twitter-an.
Presiden @Jokowi saat ini memiliki pengikut sebanyak 5,08 juta (per 1 Juni 2016) dengan rata-rata 1.224 retweet per sekali cuit. Padahal, Jokowi adalah politisi yang sempat menonaktifkan kegiatannya di Twitter yang kemudian diaktifkan kembali menjelang masa kampanye presiden 2014 silam.
Sejak resmi menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi menggunakan akun Twitter-nya sebagai media utama untuk berbagi informasi kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan, keamanan, hukum, sosial, politik, dan budaya.
Pada Agustus 2015, Ia menjadi presiden pertama di kawasan Asia-Pasifik yang mengadakan sesi Periscope (melalui akun @presidenjokowidodo) ketika penyelenggaraan #KarnavalKhatulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi juga menggunakan Twitter untuk mengecam aksi terorisme di Jakarta pada Januari 2016 lalu.
Selain Jokowi, nama-nama pemimpin dunia lain yang masuk bursa tersebut antara lain, Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj, Vice President & Perdana Menteri Unit Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dan Perdana Menteri Britania Raya David Cameron.
Editor: Eko Adiwaluyo