Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini memulai inisiatif besar-besaran untuk merapikan kabel fiber optik yang berantakan di beberapa wilayah Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Dalam siaran resminya (30/11/2023), Dinas Bina Marga DKI Jakarta turun tangan dalam penurunan kabel udara di jalur Senopati, Jakarta Selatan, sebagai langkah awal.
Tindakan ini melibatkan Plt Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, dan Walikota Jakarta Selatan, Munjirin, serta direksi PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab atas penataan SJUT.
Penurunan kabel tersebut menjadi bagian krusial dari proyek SJUT yang bertujuan meningkatkan keamanan dan efisiensi infrastruktur kota. Masalah kabel berantakan telah lama menjadi perhatian karena bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan dan kebakaran.
Insiden kecelakaan yang melibatkan kabel fiber optik semrawut di Jakarta, seperti yang menimpa pengemudi ojek online Vadim pada Juli 2023, telah memicu kebutuhan mendesak akan penanganan masalah ini.
BACA JUGA: IT Rilis Seri Kamera CCTV Tanpa Kabel Terbaru Harga Rp 1 Jutaan
Para ahli dan praktisi di bidang infrastruktur telah menyoroti urgensi pembangunan jalur utilitas di bawah tanah sebagai solusi untuk menghindari risiko dan kerusakan estetika.
Nirwono Yoga, seorang ahli planologi dari Universitas Trisakti, menekankan perlunya percepatan dalam pembangunan infrastruktur SJUT.
“Saya menyarankan agar pemindahan kabel optik ke dalam SJUT di bawah tanah dilakukan bersamaan dengan revitalisasi trotoar,” kata Yoga.
Koordinator Wilayah Jabodetabek Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Anton Belnis memberikan perspektif bahwa jumlah kabel optik akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan pelanggan terhadap layanan internet.
BACA JUGA: CCSIKD, Pracheta dan Mitsui Kembangkan Jaringan Kabel Bawah Laut
“Percepatan pembangunan SJUT akan memungkinkan operator untuk memindahkan kabel mereka,” ujar Anton.
Meskipun upaya menuju proyek SJUT sudah dimulai, implementasinya masih harus dipercepat. Pemprov DKI Jakarta menunjuk anak perusahaan BUMN Jakpro, PT JIP, dan Sarana Jaya untuk menangani pekerjaan SJUT di beberapa wilayah. Meski demikian, implementasi proyek ini masih menjadi tantangan.
Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute, Ahmad Redi menekankan bahwa pembangunan SJUT harus diprioritaskan untuk memastikan kelangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.
“Terdapat urgensi dalam memberikan privilege khusus terhadap sektor telekomunikasi sebagai bagian dari barang milik publik,” tutur Ahmad.
Editor: Ranto Rajagukguk