Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa selama tahun 2017 pemerintah akan menjadikan pemerataan sebagai fokus kerja selama satu tahun ke depan.
“Saya ingin menyampaika hal yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka ratio kita sedikit membaik, tetapi apa pun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi,” ujar Presiden di Bogor, Rabu (4/1/2017).
Presiden mengajak jajarannya untuk bekerja keras dalam rangka menurunkan angka kesenjangan tersebut. Beragam cara akan ditempuh, seperti kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Terhadap hal tersebut, Presiden menginstruksikan agar dilakukan lebih masif lagi.
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ialah memperkuat akses rakyat kepada permodalan. Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat akan semakin tinggi.
“Saya minta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Pada tahun depan KUR (kredit usaha rakyat) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. Asuransi untuk ini juga perlu diberikan dan ditingkatkan sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bankable,” imbuhnya.
Tak cukup sampai di situ, keterampilan masyarakat yang memadai dinilai Presiden juga diperlukan dewasa ini. Oleh karena itu, pemerataan akses peningkatan keterampilan tersebut juga akan digalakkan. Peningkatan keterampilan tersebut di antaranya dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Saya lihat kemarin di Kementerian Tenaga Kerja sudah bekerja sama dengan Kadin. Apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, dikoordinir oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan lagi ribuan tetapi mencapai jutaan,” terang Presiden.
Sementara itu, akses masyarakat kepada pendidikan juga terus diupayakan pemerintah agar semakin meningkat. Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar mulai menyasar pada kalangan yang selama ini belum tersentuh kebijakan tersebut.
Editor: Sigit Kurniawan