Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas wilayah penerapan ganjil-genap di Jakarta menuai berbagai reaksi. Dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, perluasan wilayah pembatasan kendaraan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Dalam rencana itu, Anies membolehkan taksi online memasuki wilayah ganjil-genap dengan penanda khusus.
Peneliti transportasi Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung Yos Sunitiyoso mendukung rencana Anies mengingat transportasi online sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Jakarta dan sekitarnya. “Masyarakat harus diberikan pilihan. Jangan sampai kebijakan diterapkan hanya memberikan pelarangan atau pembatasan saja, tanpa memberikan alternatif yang baik dan layak bagi pengguna jalan yaitu moda transportasi umum,” ujar Yos dalam siaran resminya.
Kebijakan transportasi harus terintegrasi, ada stick and carrot. Ada pembatasan terhadap kendaraan pribadi (stick) seharusnya ada juga insentif untuk beralih ke moda angkutan umum (carrot) baik transportasi umum massal maupun transportasi umum on-demand, offline juga online.
Kedua jenis transportasi umum ini saling melengkapi mengingat perjalanan pengguna transportasi umum di Jakarta kebanyakan bersifat multi moda akibat luasnya cakupan wilayah yang harus dilayani transportasi umum di DKI Jakarta dan kota sekitarnya.
Menurut Yos, pemerintah telah mengakui dan meregulasi transportasi online sebagai angkutan umum. Karena itu, perlu ada perlakuan setara kepada semua moda transportasi umum untuk melintasi wilayah ganjil-genap.
Sektor transportasi sendiri adalah bisnis yang sarat dengan kepentingan publik sehingga layanan kepada publik harus menjadi fokus utama. Masyarakat sudah sepatutnya diberikan kebebasan untuk memilih moda transportasi umum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, dari berbagai pilihan yang ada.
“Jika angkutan umum on-demand berkurang jumlahnya di area ganjil-genap akan menimbulkan kondisi seller’s market atau pasar yang dikuasai penjual yang asimetris dan merugikan kepentingan masyarakat akibat terbatasnya pilihan. Padahal, tujuan perluasan pembatasan kendaraan bukan itu,” ujar doktor lulusan dari Center for Transport & Society di University of West England, Bristol, Inggris ini.
Isu kesetaraan ini juga disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika merespons rencana perluasan wilayah ganjil-genap di DKI Jakarta. Ia meminta agar taksi online bisa beroperasi di kawasan terbatas itu seperti halnya taksi pada umumnya.
Editor: Eko Adiwaluyo