Masalah kemacetan masih menjadi bahasan pemerintah pusat juga pemda, khususnya di beberapa kota besar. Masalah ini pun berbuntut pada masalah lain. Salah satunya adalah pembakaran subsidi bahan bakar dengan percuma. Seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan RI, pemerintah memang terus menurunkan subsidinya untuk bbm kendaraan.
Jika di era dulu, angka itu bisa mencapai Rp 200 triliun per tahun, kini hanya mencapai Rp 60 triliun. Sayangnya, Rp 40 Triliun hanya digunakan untuk menghadapi kemacetan di beberapa daerah di Indonesia.
“Kondisi saat ini di negara kita, subsidi BBM begitu tinggi dan terus dikurangi. Beberapa tahun lalu 70% subsidi BBM digunakan oleh kendaraan pribadi. Kendaraan umum pun tidak terlalu diminati oleh masyarakat untuk digunakan,” jelas Nurhadi Unggul Wibowo, Kasubdit Teknologi Sarana Angkutan Kemenhub pada acara MarkPlus Center for Transportation di Jakarta, Kamis (30/03/2017)
Dari sini, Kemenhub kerap membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja transportasi umum. Hal ini juga sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo selama lima tahun ini. Kemenhub pun berkonsentrasi menjamin ketersediaan sarana dan pengembangan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan.
“Kami pun membangun angkutan masal berbasis jalan. Salah satunya adalah bus rapid transit (BRT). Kami akan membangun 3.000 unit bis yang tersebar di 29 ibu kota provinsi. Salah satunya yang dioperasikan oleh Perum PPD sebanyak 700 bis besar di jabodetabek. Untuk operasionalnya akan disubsidi oleh Pemda,” lanjut Nurhadi.
Nurhadi melanjutkan, tahun lalu Kemenhub telah mengalokasikan anggaran dari perhubungan darat untuk operasional BRT dan subsidi operasionalnya untuk menghasilkan tarif yang murah untuk transportasi umum. Tujuannya, agar transportasi bisa berjalan lancar, aman, nyaman, dan menjadi pilihan masyarakat.
Hal ini penting lantaran persoalan kemacetan ini disebabkan oleh pengguna jalan yang lebih memilih kendaraan pribadi.
“Saat ini, populasi kendaraan di Indonesia sudah mencapai 126 juta kendaraan. Sebesar 82%-nya adalah kendaraan roda dua yang masih sangat diminati oleh masyarakat karena dinilai ekonomis,” jelas Hari Budianto, Wakil Ketua Umum III, Bidang Industri & Teknologi AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia).
Kondisi ini pun memengaruhi kondisi lingkungan yang menjadi perhatian dunia. Presiden Joko Widodo pun dalam G-20 Pittsburgh dan The Conferences of Parties (COP 15) telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020.
“Upaya-upaya ini pun akan dikerahkan kepada pembenahan di beberapa sektor, seperti kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah,” imbuh Nurhadi.
Pada akhirnya, Nurhadi mengatakan, hanya dengan integrasi fasilitas transportasi, pembenahan infrastruktur, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang bisa menyelesaikan masalah transportasi di negara kita ini.
Editor: Sigit Kurniawan