Upaya kota-kota di Indonesia membangun keberlangsungan hidupnya dengan memperhatikan lingkungan hidup patut diapresiasi. Namun, salah satu catatan yang layak diperhatikan oleh para pengelola kota adalah pembangunan kota tidak boleh mengganggu kohesi sosial masyarakatnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya di penjurian Adipura di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (23/6/2016).
“Upaya membangun kota yang lebih hijau dan ramah lingkungan sudah lama dilakukan oleh daerah-daerah. Sekarang ini saatnya melakukan reformulasi membuat program lingkungan lebih sistematis. Yang jelas, tak boleh mengganggu kohesi sosial yang sudah ada dan mendukung kesejahteraan warga,” kata Siti.
Siti Nurbaya mengapresiasi semakin banyaknya pemerintahan kota yang terlibat dalam Adipura 2016 ini. Ia menyebut, ada 355 kabupaten kota yang terlibat. Dari 355 kabupaten kota tersebut sudah terseleksi 106 untuk Adipura Buana dan Adpura Kencana. Dari 106, kemudian diseleksi menjadi 12 untuk nominasi Adipura Paripurna.
Adipura Buana mengacu pada kota yang layak huni (livable city) yang menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan, seperti kebijakan, fasilitas, proses, kolaborasi, advokasi, dan inisiatif. Adipura Kirana mengacu pada kota yang memiliki daya tarik (attractive city), baik dalam perdagangan, turisme, dan investasi. Adipura Paripurna sebagai penghargaan tertinggi untuk kota yang memenuhi dua kriteria tersebut.
Siti menambahkan, pemerintahan yang berorientasi lingkungan ini hendaknya disistematisasikan sedemikian rupa sehingga masyarakat mampu melihat proses dan dampaknya secara nyata.
Ia menyebut dua tipe kota terkait orientasi lingkungan tersebut. Pertama, pemerintah kota biasanya kurang sensitif pada interaksi sosial dalam masyarakatnya. Biasanya, sambung Siti, orientasi pembangunan hanya pada fisik, fungsi, kegunaan, seperti membangun jembatan, lampu lalu lintas, pasar modern, dan sebagainya.
Kedua, pemerintah kabupaten biasanya cenderung memperhatikan interaksi sosial tersebut karena memang jangkauannya lebih luas. Menurut Siti, biasanya pemerintah kabupaten ini mengakomodasi proses politik yang terjadi di masyarakat.
Sementara itu, penghargaan Adipura rencananya akan dilakukan pada 23 Juli mendatang di Kota Siak, Riau.