Tahun Lalu, Total Belanja Iklan Pemerintah Rp 7,3 Triliun

marketeers article
Pemerintah kini menjadi pasar besar bagi banyak industri. Saat larangan organisasi pemerintah melakukan rapat di hotel saja, rata-rata tingkat okupansi hotel turun 30%-40%. Ini membuktikan, pemerintah adalah customer gendut yang memengaruhi keberlangsungan suatu industri.
 
Tak terkecuali di industri periklanan (advertising). Berdasarkan laporan Nielsen Advertising Spending Growth 2015, pemerintahan dan organisasi politik berada di urutan pertama sebagai pembelanja iklan terbesar yang mencapai Rp 7,37 Triliun. Jumlah ini bahkan melebihi belanja iklan kategori apa pun di televisi.
 
Hellen Katherina, Direktur Eksekutif Nielsen Indonesia mengatakan, proporsi belanja iklan kategori pemerintaham lebih banya tersebar di surat kabar dibandingkan di televisi. Surat kabar meraih porsi 73% dari total belanja iklan di kategori pemerintah atau setara Rp 5,3 triliun. Presentase ini relatif stabil sejak tahun 2011.
 
Iklan pemerintah di surat kabar mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 8%. Di urutan kedua diraih oleh iklan korporasi dan layanan sosial yang selisihnya cukup jauh, alias mencapai Rp 2,3 triliun. Disusul berikutnya oleh kategori real estate dan perumahan yang sebesar Rp 1,8 triliun.
 
Hellen mengatakan, aktivitas-aktivitas politik yang terjadi secara berkala diduga menjadi pendorong tumbuhnya belaja iklan di kategori tersebut. Setelah pada tahun 2014 lalu terjadi Pilpres dan Pileg, tahun lalu pun Indonesia menghelat Pilkada serentak. 
 
“Jika dilihat datanya, satu tahun sebelum Pilpres dan Pileg, mulai banyak iklan-iklan pencitraan. Ketika memasuki masa pemilu, mulai banyak kampenye kadidat presidensial dan kepala daerah,” ujar Hellen di katornya, Rabu, (10/2/2016).
 
Hellen melanjutkan, karena tahun lalu dhelat Pilkada serentak, belanja iklan dari Pemerintah Daerah meningkat 29% atau setara Rp 3,1 triliun. Nilai tersebut memakan porsi 68% dari total belaja iklan kategori pemerintah.
 
Selain Pemda, partai politik dan institusi politik juga beriklan dengan nilai Rp 529 miliar. Setelah itu, barulah kementerian dengan nilai belanja iklan Rp 300 miliaran atau tumbuh 62%.
 
Editor: Sigit Kurniawan 

Related