Memasuki kuartal empat tahun 2020, kondisi perekonomian nasional mulai memperlihatkan perputaran yang sehat seiring dengan kembali beroperasinya sektor-sektor industri. Meskipun begitu, catatan kontraksi masih terjadi di kuartal tiga. Badan Pusat Sratistik (BPS) pada Kamis (04/11/2020) mengumumkan PDB Nasional terkontraksi pada angka 3,49%. Angka ini mengalami perbaikan dibandingkan dengan kuartal dua 2020 yang tercatat 5,32%.
“Meskipun ada perbaikan secara nasional, kita belum bisa bernapas lega. Beberapa daerah masih mengalami kontraksi lebih dalam dari catatan nasional. Jawa Tengah Sendiri mengalami kontraksi di angka 3,93%, hampir 0,50% dari kontraksi yang dialami PDB nasional,” papar Soekowardjojo, Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah di gelaran Government Roundtable COVID-19: New, Next, and Post Pemulihan Ekonomi di Jawa Tengah, Kamis (04/11/2020).
Kontraksi yang lebih dalam ini memang disebabkan oleh banyak faktor, namun Soekowardjojo mengatakan salah satu faktor terbesar adalah terhambatnya transaksi ekspor yang dilakukan oleh pelaku industri di Provinsi Jawa Tengah. Di kondisi pandemi yang belum membaik, sejumlah negara tujuan ekspor masih membatasi barang masuk mengalami pelemahan ekonomi sehingga mengurangi kapasitas ekspor.
Selain itu, logistik ekspor juga menjadi masalah. Para pengekspor mengalami hambatan biaya dan semakin sedikitnya jumlah kontainer dan kapal yang tersedia. Akibat rendahnya penerimaan di negara tujuan, kapal dan kontainer kini hanya tersedia di Jakarta, sehingga membuat pengekspor di Jawa Tengah harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengirimkan barang. Tidak hanya itu, banyak pemilik layanan kontainer yang membatasi pengiriman akibat tidak adanya jaminan kontainer terisi saat waktunya kembali ke Indonesia.
“Hambatan-hambatan ini membuat nilai ekspor di Jawa Tengah turun drastis padahal impor kami masih jalan. Pemerintah daerah harus lebih aktif lagi mendukung pelaku industri termasuk pengekspor agar kegiatan ekspor-impor kembali imbang,” lanjut Soekowardjojo.
Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia menyarankan pemerintah daerah provinsi untuk menjalankan sejumlah langkah. Di antaranya, (1) mengawal kebijakan restrukturisasi perbankan, (2) mendorong belanja pemerintah untuk membantu UKM dan pelaku industri, (3) mendukung konsumsi berdasarkan asas gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan (4) mendorong digitalisasi UKM.
Editor: Ramadhan Triwijanarko
