PT PLN (Persero) mengajukan suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2023. Dana tersebut rencananya digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional 100 persen dan meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN menuturkan, perusahaan terus mengoptimalkan perannya untuk bisa membuat akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat. “PMN ini akan direalisasikan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan),” kata Darmawan dikutip Kamis (16/6/2022).
Dia memerinci pengajuan PMN Rp 10 triliun ini akan dialokasikan sebanyak Rp 2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.
PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil. Darmawan menjelaskan, saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi.
Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25-45 juta per pelanggan. Darmawan menilai ini membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.
Namun, dia memastikan PLN akan tetap melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila kelima Pancasila. “Untuk itu, kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara,” ucapnya.
Sementara itu, kucuran PMN sejak tahun 2020 sudah diserap oleh PLN mencapai Rp 4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima oleh PLN. Sedangkan untuk realisasi PMN tahun 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp 4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.
“Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan Pembangkit Listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat dan pengembangan jaringan transmisi untuk perluasan pelayanan listrik desa,” ucapnya.
Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun ini PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp 196,8 miliar untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100 persen.
Saat ini, PLN mencatat realisasi rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,5 persen, yang mana untuk bisa mencapai 100 persen masih membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp 17,96 triliun dengan perincian untuk wilayah Jawa Madura Bali sebesar Rp 2,03 triliun. Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 9,93 triliun, Wilayah Sulawesi Maluku Nusa Tenggara dan Papua membutuhkan Rp 6 triliun.
“Kami berharap bahwa dengan hadirnya listrik pada daerah-daerah tersebut, maka akan tercipta multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” tutur Darmawan.
