Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki berbagai potensi. Beberapa potensi tersebut, yakni di bidang perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata, hingga seni budaya. Meski memiliki banyak potensi, tidak mudah bagi daerah yang dikenal dengan tradisi lompat batu (hombo batu) ini untuk menarik investor. Hal ini disebabkan karena infrastruktur yang belum begitu baik di Nias.
Salah satunya adalah bandara. Belum ada penerbangan yang langsung ke Nias. Selain bandara, infrastruktur jalan menuju tempat wisata juga belum bagus. Namun, masih dalam pembenahan. “Kalau bandara dan jalan sudah dibangun, kami yakin investor akan tertarik menanamkan modalnya di Nias,” kata Sokhiatulo Laoli, Bupati Nias dalam acara APKASI International Trade and Investment Summit Indonesia Investment Week 2016 di Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Lebih lanjut Sokhiatulo menyebut, sejauh ini investor asing lah yang banyak tertarik untuk berinvestasi di Nias dibandingkan investor lokal. Biasanya investor lokal lebih tertarik dengan daerah yang sudah berkembang. Lain halnya dengan investor asing yang tetap tertarik ke daerah yang memiliki potensi walau belum berkembang.
Selain infrastruktur, sambung Sokhiatulo, industri belum bisa hadir di Nias karena masalah listrik. Beberapa waktu lalu, Nias mengalami pemadaman listrik selama 12 hari. Bisa dibayangkan bagaimana masyarakat Nias kesulitan menghadapi krisis listrik itu.
“Empat kabupaten dan satu kotamadya yang ada di Nias dilayan 25 MW. 25 MW itu disewa America Power Rental (APR). Begitu APR dan PLN ada masalah, APR mematikan mesin itu sebesar 20 MW. Jadi, hanya 5 MW yang melayani kebutuhan listrik sekepulauan Nias,” tambah Sokhiatulo.
Melihat keadaan yang mengkhawatirkan ini, ia berharap campur tangan pemerintah pusat untuk membangun pembangkit dan mendorong PLN membangun pembangkit terbarukan. “Saya pikir banyak investor yang mau membangun bila PLN mau bekerja sama. Kami membutuhkan bukan hanya pembangunan pembangkit listrik, tapi bagaimana pendistribusiannya. Nah, swasta bisa berperan dalam hal pendistribusian,” kata Sokhiatulo.
Sokhiatulo menuturkan untuk membangun 1 MW, dibutuhkan anggaran minimal Rp 3,5 miliar. Jadi, untuk 10 MW dibutuhkan sekitar Rp 35 miliar. Pihaknya berharap agar masalah listrik ini tidak berlarut-larut. Hal ini tidak mereka inginkan karena akan menghalangi berbagai industri untuk hadir di Nias.
