Permintaan untuk melakukan lockdown atau pembatasan wilayah terus diajukan oleh para ahli medis maupun pakar ekonomi mengingat jumlah kasus positif virus corona di Indonesia selalu meningkat. Sejauh ini, setidaknya terdapat 1.285 kasus positif dan 114 pasien meninggal akibat COVID-19.
Pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEB UI) Rus’an Nasrudin menyarankan pemerintah untuk segera menerapkan lockdown serta menjaga ketahanan fisik dan mental tenaga medis. Hal ini disampaikan pada diskusi daring Ikatan Alumni Universitas Indonesia, di Jakarta, Sabtu (28/03/2020).
Menurut Rus’an, jika pemerintah dapat berfokus pada kedua hal tersebut dapat mengurangi dampak resesi ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. “Dengan mengkondisikan containment policy (lockdown) yang baik kita bisa mengurangi dampak resesi tersebut,” jelasnya.
Adanya pembatasan wilayah dinilai lebih efektif dalam menekan angka penyebaran virus corona dibandingkan hanya dengan anjuran physical distancing. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan aspek ketahanan fisik dan mental tenaga medis di garis depan.
“Jika tenaga medis sampai tumbang, konsekuensi ekonomi akan lebih luas, karena penanganan pasien akan berhenti dan tidak terkendali penyebarannya,” ujar Rus’an
Indonesia seharusnya dapat belajar dari sejarah saat menghadapi pandemi sejenis. Rus’an mengambil contoh ketika terjadi pandemi Spanish Flu pada tahun 1920an. Sebuah studi menemukan bahwa, kota-kota di Amerika yang menghadapi pandemi dan melakukan kebijakan lockdown yang cepat dan ketat, ternyata lebih cepat mengalami pemulihan dari resesi ekonomi.
Rus’an menjelaskan ada beberapa kebijakan ekonomi yang bisa dilakukan di level nasional untuk menopang pilihan pembatasan wilayah. Pertama, pemerintah harus mengidentifikasi kelompok vulnerable akan resesi ekonomi. Kedua, pemerintah harus melakukan realokasi anggaran. Ketiga, pemerintah diminta untuk mengantisipasi inflasi melalui kebijakan cash transfer.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahardika menjelaskan, terdapat dua opsi yang bisa diambil dalam menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Pertama, melakukan lockdown yang kuat dinilai akan membuat GDP turun lebih cepat, tapi pemulihan juga lebih cepat. Dalam kebijakan ini, pemerintah harus mengantisipasi penurunan produksi karena pabrik terpaksa tutup sementara. Supply dan demand akan turun bersamaan.
Kedua, melakukan kebijakan pembatasan wilayah yang longgar seperti physical distancing yang sedang diterapkan saat ini. GDP memang turun lebih mendatar, tapi pemulihan akan lebih lama karena memberikan ruangan lebih besar bagi aktivitas ekonomi yang terus bergerak.
“Dua model tersebut memiliki implikasi dan konsekuensi dalam perekonomian. Namun, perlu diingat, tidak banyak teori ekonomi yang menjelaskan tentang fenomena wabah seperti virus corona,” pungkas Harryadin.
Editor: Ramadhan Triwijanarko
