Tahun 2016 telah dicanangkan sebagai tahun percepatan pembangunan. Mendekati akhir tahun ini, pemerintah tengah bekerja keras agar target pembangunan infrastruktur dapat tercapai.
Pemerintah juga berupaya untuk memperkuat kedaulatan bangsa sebagai negara maritim. Pembangunan infrastruktur di seluruh kepulauan nusantara mesti dilakukan secara merata. Infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara tidak hanya sekadar dipercepat, melainkan dilakukan di lokasi yang tepat.
Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan menekankan perlunya partisipasi swasta dalam menunjang pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, mustahil pemerintah dapat berjalan sendiri dalam menggerakkan perekonomian nasional utamanya dalam prioritas pembangunan infrastruktur. Hal tersebut juga dikatakan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, di Jakarta, Juli lalu.
Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pada tahun 2016, realisasi fisiknya mencapai 53,65%. Sementara itu, progres keuangan mencapai 46,9% dari total nilai APBN 2016 serta APBN-Perubahan 2016, atau setara Rp 97 triliun.
Uang itu digelontarkan untuk pembangunan jalan nasional sepanjang 329 Km tahun 2015, dan 490 Km tahun 2016, serta jembatan sepanjang 6.691,2 meter tahun 2015, dan 4.488,8 meter tahun 2016.
“Pembangunan infrastruktur suatu daerah yang semula terisolasi, menjadi dapat diakses. Akses wilayah tertentu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus di Indonesia bagian barat, namun di dorong juga ke wilayah Indonesia bagian timur.
Dengan adanya pembangun infrastruktur nasional, akan memperkuat konektivitas antardaerah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya terpencil.
Pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia secara keseluruhan masih tumbuh sebesar 4,92% di Q1, menjadi 5,18% di Q2 pada tahun ini meskipun ekonomi global sedang menurun.
Di sisi lain, sektor konstruksi Indonesia berkonstribusi sebesar 10,3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional 2015, alias Rp 11,54 triliun (BPS, 2015).
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Seluruh pemangku kepentingan dalam bidang infrastruktur di Indonesia harus berkontribusi dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Hal-hal terkait akses terhadap informasi, teknologi, sistem logistik, kapasitas sumber daya manusia, dan pembiayaan berpengaruh dalam memudahkan penanaman investasi. Kementerian PUPR dan KADIN Indonesia bersama dengan Infrastructure Asia, akan menggelar Indonesia Infrastructure Week 2016 (IIW) pada tanggal 9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center.
Para pemangku kepentingan di bidang pembangunan infrastruktur akan berkumpul untuk berdikusi seputar isu-isu dan peluang terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Kehadiran Indonesia sebagai bagian dari ASEAN membuat forum ini tidak hanya mendiskusikan konektivitas lokal, namun juga dalam skala regional.
IIW 2016 akan dihelat pada tanggal 9–11 November 2016 di Jakarta Convention Center. Konferensi dan pameran ini diikuti oleh lebih dari 260 peserta yang berasal dari 24 negara serta mempertemukan pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta, akan mendiskusikan isu-isu infrastruktur nasional, sekaligus tantangan dan solusi yang dapat mempercepat agenda infrastruktur.
Editor: Sigit Kurniawan
