Semenjak menjabat menjadi Presiden, infrastruktur menjadi program prioritas yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Beragam proyek infrastruktur pun turut dibangun dan diselesaikan di beberapa kota dan daerah. Namun, dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam lima tahun mendatang mencapai Rp 5.500 triliun. Sementara, pemerintah hanya mampu mendanai sepertiga dari total dana yang dibutuhkan.
Dalam pembukaan pameran Indonesia Infrastructure Week 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan membuka pintu seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk bekerjasama dan membangun infrastuktur di Indonesia.
“APBN kita tidak mencukupi, padahal kebutuhan infrastruktur sekitar Rp 5.000 triliun. Yang mengisi harus pihak swasta. Beberapa skema telah ditawarkan,” ujar Presiden di Jakarta, Rabu (9/11/2016).
Beragam skema dan langkah telah ditawarkan oleh pemerintah untuk memacu partisipasi sektor swasta. Salah satunya dengan melakukan reformasi dalam bidang regulasi. Misalnya, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, perusahaan asing boleh ikut pengadaan proyek kerjasama pemerintah, dan percepatan perizinan di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sebelumnya, Thomas Lembong selaku Kepala BKPM menjelaskan bahwa beragam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri. “Selain memangkas jumlah perijinan yang dibutuhkan dan mempersingkat proses pengajuan perijinan, kami terus mengkaji berbagai kemudahan yang dapat diberikan kepada investor. Selain itu, dengan besarnya pendanaan yang dibuthkan dalam membangun infrastruktur, peran sektor swasta juga diharapkan semakin meningkat,” jelas Thomas Lembong.
Presiden menegaskan bahwa keberadaan proyek-proyek besar juga harus dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Di antaranya dengan hadirnya infrastruktur pendukung baik dalam skala kecil dan menengah seperti hotel dan restoran.
“Kami akan mendorong dana pensiun, swasta, sehingga semua pembangunan tidak tergantung kepada APBN,” tegas Presiden.
Editor: Sigit Kurniawan
