Indonesia saat ini tengah menghadapi kemarau panjang akibat adanya El Nino yang membuat sebagian besar pertanian mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan harga beras dan bahan pangan mengalami lonjakan.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menuturkan pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Cina, dan kemarau panjang akibat El Nino.
BACA JUGA: Mirae Asset: El Nino Dapat Dukung Kinerja Keuangan Emiten CPO
El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.
Sri Mulyani menjelaskan paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
BACA JUGA: Antisipasi El Nino, Bulog Amankan 750.000 Ton Stok Beras
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kilogram selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp 2,67 triliun. Sementara itu, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp 200.000 per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp 7,52 triliun.
“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) melalui percepatan realisasi kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah mendorong KUR tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp 297 triliun targetnya.
“Kami melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kami minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target,” ujarnya.
Paket kebijakan ketiga adalah penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah. Bentuk kebijakannya, yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp 2 miliar.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp 4 juta per rumah. Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.
“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk