Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuding industri perbankan Tanah Air masih belum hadir dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) sebagai pemain nasional. Hal ini tercermin dari ketimpangan kredit yang disalurkan untuk usaha kerakyatan dan pengusaha besar.
Bahlil menyebut salah satu penyebabnya lantaran sebagian besar UKM tidak memiliki jaminan yang dapat digunakan untuk mengakses modal. Kondisi diperburuk dengan tidak adanya legalitas usaha yang makin menyulitkan UKM.
BACA JUGA: Kemenkop UKM: 916.392 Produk UKM Masuk E-katalog per Desember
“Total kredit yang cair di seluruh masyarakat jumlahnya Rp 6.000 triliun dan Rp 300 triliun di antaranya pergi ke luar negeri. Kemudian, dari Rp 5.700 triliun kredit tidak lebih dari 18% atau sekitar Rp 1.127 triliun yang disalurkan ke UKM. Inilah yang menurut kami perbankan belum hadir dalam mendorong UKM kita menjadi pemain nasional,” kata Bahlil, Kamis (22/12/2022).
Menurutnya, dalam perekonomian nasional, sektor UKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan kontribusi sebanyak 120 juta. Sementara itu, total lapangan kerja yang tersedia setiap tahun sebanyak 131 juta.
BACA JUGA: Dorong UKM Naik Kelas, Apindo Dukung Program KUR Klaster
Untuk mengatasi masalah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2022 sebesar Rp 375 triliun. Kemudian, pada tahun depan akan ditingkatkan menjadi Rp 400 triliun sehingga bunga yang harus dibayarkan hanya 6%.
Bahlil menyebut tanpa subsidi dari pemerintah bunga yang dibayarkan sebesar 10%. Selain itu, melalui program tersebut pinjaman kredit di bawah Rp 25 juta dapat diberikan tanpa menggunakan jaminan.
“Saat ini pemerintah berusaha hadir mendukung UKM. Tapi, dengan catatan ini adalah pinjaman bukan bantuan sosial sehingga wajib untuk dikembalikan kepada perbankan,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan agar UKM yang di daerah-daerah bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak, maka akan dikolaborasikan dengan usaha-usaha besar. Hal itu khususnya bagi industri dengan modal besar sehingga tercipta nilai tambah.
Tak hanya itu, proses hilirisasi yang dilakukan pemerintah juga akan menggandeng UKM dalam proses produksi dan distribusi. Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak dua tahun terakhir.
“Sudah saatnya Indonesia berdaulat dalam membangun industri-industri untuk menciptakan nilai tambah dan industri itu hadir harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan UKM daerah, bukan pengusaha Jakarta yang masuk ke daerah. Kita harus jadikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
