Bayar Utang Pupuk Indonesia, Kemenkeu Tunggu Hasil Audit

marketeers article
Pabrik Pupuk Indonesia. (FOTO: Dok Pupuk Indonesia)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pembayaran utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun salah satu utang yang harus dibayarkan, yakni ke PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk pengadaan pupuk subsidi sebesar Rp 16,7 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menuturkan pembayaran utang merupakan kewajiban pemerintah yang akan diselesaikan. Tujuannya untuk menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

BACA JUGA: Gencar Inovasi, Pupuk Indonesia Raih Potensi Benefit Rp 2,5 Triliun

“Untuk kuartal IV tahun 2023 masih menunggu assesment dari BPKP agar bisa dibayarkan semuanya,” kata Febrio dalam acara BNI Investor Daily Summit (IDS) 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Menurutnya, pemerintah juga akan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada perusahaan negara. Di antaranya kompensasi energi dengan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

BACA JUGA: Pupuk Indonesia Gandeng Jepang Kembangkan Amonia Biru dan Hijau

Di sisi lain, Febrio pun memastikan tata kelola dan sistem pembayaran utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah sudah diperbaiki. Tata kelolanya telah dibenahi dengan lebih terstruktur sehingga BUMN bisa mendapatkan kepastian pembayaran utang dari pemerintah.

Adapun dari masyarakat Indonesia, kepercayaan pengelolaan APBN makin terjaga. Dengan begitu, defisit anggaran tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Ini bagian dari yang kami siapkan sampai akhir tahun, banyak kewajiban-kewajiban pemerintah akan diselesaikan. Namun, tetap dalam konteks agar defisit terkendali,” tutur Febrio.

Sebagai informasi, utang tersebut merupakan nominal kurang bayar pupuk bersubsidi sejak 2020 hingga 2022 mencapai Rp 16,7 triliun. Nilai tersebut di luar dari nominal kurang bayar tahun berjalan saat ini.

Kendati demikian, pemerintah melalui Kemenkeu telah memberikan komitmen untuk melakukan pembayaran utang. Ditargetkan utang tersebut bisa dilunasi pada tahun ini.

Editor: Ranto Rajagukguk

Related

award
SPSAwArDS