Kebijakan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan bukan perkara mudah. Karenanya, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian lainnya agar target wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 20 juta pada tahun 2020 benar-benar tercapai.
Tak terpenuhinya target wisman tahun lalu sebesar 15 juta (hanya tercapai 13,7 juta) mesti disikapi sebagai sebuah pembelajaran bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata. Pemerintah didesak untuk mendesain strategi yang efektif agar 20 juta target wisman dalam dua tahun ke depan benar-benar terrealisasi.
Anggota Komisi X DPR RI Wiryanti Sukamdani mengatakan Kemenpar semestinya bertindak sebagai regulator dan fasilitator untuk menyukseskan target tersebut. Ia menekankan, pemerintah bukanlah eksekutor atau pelaksana urusan itu.
“Kalau jadi eksekutor, jatuhnya pemerintah seperti korporasi atau BUMN,” ujarnya di acara forum diskusi MarkPlus Center for Tourism & Hospitality di Philip Kotler Theater, Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Ia juga bilang, Kementerian Pariwisata bukanlah departemen yang memiliki keanggotaan di daerah. Karena itu, sudah sewajarnya ia berkolaborasi dengan kepala daerah, dari level gubernur hingga bupati.
“Karena kementerian ini adanya di pusat, mau tidak mau harus bekerja sama dengan pemilik hotel, perusahaan penerbangan, dan kerja sama dengan daerah-daerah karena merekalah yang memiliki destinasi,” kata Yanti.
Mantan Ketua Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) itu turut mengungkapkan adanya ketidaklinearan antara bujet pemasaran dengan pencapaian target wisman. Ia menyebut, pada tahun 2015, anggaran promosi Kemenpar sebesar Rp 1 triliun, naik setengah kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, wisman yang datang hanya bertambah beberapa juta saja.
Oleh sebab itu, perlu kajian lebih dalam dari sisi rasionalitas, efektivitas, dan proporsionalitas terkait penerapan strategi pemasaran, promosi, media, dan rentang waktu promosi yang dijalankan oleh kementerian. “Di saat kami sedang mengetatkan anggaran, kami mengharapkan strategi promosi yang efektif dan efisien,” tuturnya.
Menanggapi komentar tersebut, Hiramsyah S. Thaib, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenpar menuturkan, aktivitas promosi dan branding yang dilakukan memang hasilnya tak bisa dilihat dalam waktu semalam. “Perlu waktu untuk mengukur efektivitas agenda pemasaran, dan itu tidak bisa dirasakan seketika,”kata Hiramsyah.
Gandeng Kementerian
Komisi X DPR mendorong Kemenpar untuk melakukan lobbying dan networking dengan kementerian lain yang dapat mendukung agenda utama kementeriannya. Semisal, Kemenpar melobi Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan perihal pembangunan pelabuhan.
“Kalau bangun pelabuhan, ya jangan digabung antara pelabuhan ikan dan pelabuhan orang. Nah, kami harap Kemenpar melobi hal-hal seperti itu. Begitupun dengan pembangunan infrastruktur lain, seperti bandara, jalan, dan jembatan,” tegas dia.
Selain itu, kementerian mesti mengoptimalkan MICE sebagai daya tarik wisman. Tahun ini, Indonesia akan menghelat dua hajatan berskala internasional, yaitu Asian Games pada Agustus nanti, dan International Monetary Fund (IMF)-World Bank pada Oktober mendatang di Bali.
Yanti bilang, dua perhelatan tersebut, targetnya masih terlampau kecil untuk mendongkrak wisman. “Acara IMF maksimal menjaring 100.000 wisman, lalu bagaimana memperoleh 17 juta wisman itu?” tanya Yanti.
Sebab itu, Komisi X menyarankan Kemenpar untuk ikut proses bidding atau penawaran berbagai ajang internasional yang dapat menarik kunjungan wisman ke Indonesia. “Selain itu, untuk pameran yang mempromosikan industri Indonesia, sebisa mungkin digelar di Indonesia. Dengan demikian, orang datang berkunjung ke sini sebagai wisman,” tuturnya.
Editor: Sigit Kurniawan
