CIPS: Kebijakan Pertanian Perlu Selaras dengan Penurunan Emisi Karbon
Kebijakan pertanian Indonesia perlu selaras dengan target penurunan emisi karbon yang sudah dicanangkan pemerintah. Kebijakan pertanian Indonesia saat ini belum mendukung target penurunan emisi.
Misalnya, Program Food Estate yang dikembangkan di kawasan hutan dan lahan gambut yang memperburuk krisis iklim dan menyebabkan hilangnya 427,2 ton karbon per hektare lahan gambut yang dikonversi.
“Indonesia membutuhkan perombakan kebijakan untuk menghasilkan strategi jangka panjang yang mendukung keberlanjutan dan daya dukung lingkungan bagi manusia,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir dalam siaran tertulisnya, Jumat (13/1/2022).
Anggaran yang tidak kecil untuk Food Estate, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pertanian dan lingkungan, dapat dialihkan untuk program pertanian yang lebih berkelanjutan. Faisol menambahkan dengan kontribusi sektor industri pertanian, kehutanan dan perikanan Indonesia sebesar 1,29 juta ton setara karbon dioksida (Mt CO2eq), Indonesia menghadapi tantangan berat dalam mencapai target netral karbonnya.
BACA JUGA: CIPS: Adopsi SRG Petani Masih Rendah
Strategi nol emisi karbon pemerintah perlu fokus pada beberapa hal, seperti meningkatkan produktivitas dan intensitas tanaman, pertanian terpadu, serta mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan. Kebijakan pertanian juga perlu diarahkan untuk menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin keamanan gizi, namun tanpa merusak lingkungan dan memperburuk perubahan iklim.
Target nol emisi karbon juga menunjukkan urgensi adopsi pertanian berkelanjutan secara luas dan memungkinkan sektor pertanian menjadi lebih tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Transisi pada praktik pertanian berkelanjutan juga akan membuka peluang untuk transfer pengetahuan dan investasi kerja sama internasional dalam teknologi pertanian dan pangan.
Akses ke informasi, teknologi, pelatihan dan jaring pengaman sosial yang dirancang dengan baik diperlukan untuk mendorong ketahanan yang lebih besar di daerah pedesaan, tempat tinggal sebagian besar petani Indonesia.
Akses yang sama ke sumber daya air untuk irigasi pertanian, disertai dengan pengelolaan air yang tepat melalui pendekatan lanskap akan memungkinkan petani untuk mengintensifkan produktivitas lahan mereka.
BACA JUGA: PTBA Bangun PLTS untuk Hidupkan Pompa Irigiasi Pertanian
Pemerintah perlu mengkaji ulang undang-undang, peraturan dan kebijakannya di sektor pertanian maupun di sektor terkait lainnya seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanahan, untuk menyingkirkan hal-hal yang menghambat pencapaian target nol emisi karbonnya, seperti pada pengembangan Food Estate. Pemerintah mengeluarkan komitmen pertamanya untuk pengurangan emisi karbon dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2016 dan memperbaruinya pada bulan September 2022.
NDC terbaru menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor pertanian masing-masing sebesar 10 Mt CO2eq dan 12 Mt CO2eq untuk skenario mitigasi tanpa syarat dan skenario mitigasi bersyarat, dengan harapan dapat mengurangi emisi sebesar 0,3 persen dan 0,4 persen dibandingkan skenario bisnis seperti biasa.
Editor: Ranto Rajagukguk
