Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI telah menyiapkan tiga program strategis yang mendukung pemerintah daerah guna mengembangkan sektor perikanan. Melalui tiga program ini, pemerintah ingin meningkatkan potensi perikanan tangkap dan budidaya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga program strategis tersebut, meliputi kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pembangungan kampung budi daya perikanan, dan pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas unggulan ekspor.
“Untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di wilayah NTT, KKP punya program prioritas kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, di mana wilayah NTT termasuk dalam Zona 3,” ungkap Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dikutip dari laman KKP.
Zona 3 yang dimaksud adalah wilayah yang termasuk dalam WPPNRI 715 dan 718. Wilayah tersebut antara lain Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur yang merupakan wilayah laut NTT. Sebanyak hampir tiga juta ton kuota penangkapan di zona tersebut, dan mencatat nilai ekonomi sekitar Rp 85 triliun.
Selain untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi secara merata, penerapan penangkapan sistem kuota ini juga memiliki tujuan penting lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga populasi perikanan agar tetap lestari dan dapat mengembangkan tenaga kerja yang merupakan masyarakat setempat.
“Nah di Zona 3, perputaran ekonominya cukup besar dan tenaga kerja yang terserap juga akan banyak,” tambahnya.
Nantinya, program strategis KKP didukung dan diawasi secara langsung oleh kapal pengawas serta teknologi satelit. Hal ini bertujuan guna memastikan implementasi, sistem zonasi, dan kuota yang dibangun dapat dilaksanakan secara optimal.
Untuk program peningkatan potensi budi daya rumput laut dan lobster, KKP akan memfasilitasi sarana dan pendampingan pada pembudidaya. Keduanya termasuk dalam komoditas yang sedang didorong produksinya melalui program pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor dan kampung perikanan budidaya.
Viktor Laiskodat, Gubernur NTT, menyambut baik rencana program strategis ini khususnya penangkapan terukur berbasis kuota. Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat segera dilaksanakan guna meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan peranakan di wilayahnya.
“Yang pasti kami mendukung sekali. Kalau perlu realisasinya dipercepat karena ini solusi pembangunan perikanan tangkap yang menurut saya sangat tepat,” tutur Viktor.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz