Presiden Joko Widodo baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Regulasi itu pun mencakup percepatan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech).
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan dukungan penuh dalam percepatan pembangunan Gov-Tech tersebut. Dalam Rapat Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan telah menyediakan masterplan dan mock-up untuk portal tersebut.
“Sesuai tugas Kemenkominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik. Tinggal nanti kita presentasikan,” kata Budi Arie Setiadi dikutip dari website Kemenkominfo, Kamis (4/1/2024).
BACA JUGA: Layanan Broadband Unggul, Telkomsel Raih Penghargaan Kemenkominfo
Seiiring implementasi perpres itu, Kemenkominfo juga telah menyiapkan referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta tenaga pendukung non-TIK. Menurutnya, persiapan itu sedang diproses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkominfo.
“Kami juga telah menyiapkan standar atau prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas,” ucapnya.
Abdullah Azwar Anas mengatakan peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak.
“Oleh karena itu dibutuhkan Satuan Tugas Transformasi Digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi,” kata Azwar Anas.
Dalam kesempatan itu, ia juga memerinci sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech itu. Antara lain adalah layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.
BACA JUGA: Erick Thohir Bagikan Mobil Listrik untuk Pejabat Kementerian BUMN
Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN telah siap untk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kehadiran portal nasional Gov-Tech akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan.
“Tentu ini kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan ini. Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal. Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri. Tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi,” ucap Erick Thohir.
Berkaca pada negara lain yang telah menjalankan Pemerintahan Digital, Erick Thohir menekankan upaya kolaborasi ini akan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia.
Editor: Ranto Rajagukguk
