Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menandatangani Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT). Dalam kesepakatan itu, kedua negara sepakat menekan emisi gas karbon dalam proses ekonominya.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves menuturkan Inggris berkomitmen memberikan bantuan teknis sebesar £ 2,7 juta atau setara Rp 52,1 miliar (kurs Rp 19.331 per £) guna mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan nilai ekonomi karbon (carbon pricing). Dia bilang pemerintah menyadari negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius. Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim, dan sepakat untuk menandatangani MoU on UK-PACT ini.
Dalam hal ini target bebas emisi karbon atau net zero emission (NZE) 2060.
BACA JUGA: Kabar Baik! OJK Bakal Atur Mekanisme Perdagangan Karbon
“Banyak tools dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon,” kata Luhut melalui keterangannya, Senin (24/7/2023).
Melalui program ini, Inggris memberikan bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan penetapan harga karbon. Program ini akan mendukung Kemenkomarves dalam memimpin Komite Pengarah Penetapan Harga Karbon Indonesia, dan juga akan mendukung Kementerian Keuangan dalam merancang pajak karbon.
BACA JUGA: Lewat Perdagangan Karbon, Pertamina Geothermal Raih Pendapatan Baru
Kesepakatan tersebut menunjukkan kerja sama Inggris dan Indonesia yang makin dalam terkait penetapan harga karbon dan pasar karbon, komponen penting dari pendekatan Indonesia untuk pembangunan rendah karbon. Selain itu, kesepakatan tersebut juga sebagai tindak lanjut MoU Inggris-Indonesia tentang Aksi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon, yang ditandatangani di sela-sela KTT G20 di Bali tahun lalu.
Luhut bilang pemerintah telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.
Sementara itu, instrumen pelengkap lainnya, seperti peta jalan penetapan harga karbon sektoral, regulasi pertukaran karbon, regulasi perdagangan karbon internasional. Termasuk pula di dalamnya melakukan inventarisasi pengurangan emisi gas rumah kaca online, secara bersamaan sedang dikembangkan.
“Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ujarnya.
Luhut menambahkan hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa, dengan skemanya akan mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon. Mitigasi perubahan iklim Indonesia membutuhkan pengendalian emisi karbon, yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan.
“Dengan program Kemitraan UK-PACT ini, maka akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri dan transportasi dengan standar internasional,” katanya.
Sementara itu, Owen John Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste menambahkan peningkatan kemitraan kedua negara dapat mewujudkan mitigasi perubahan iklim yang hemat biaya melalui kerangka kebijakan penetapan harga karbon. Kedua negara telah saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain dalam penetapan harga karbon melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas dan pertukaran pengetahuan.
“Tahun pertama kemitraan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan, dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk kebijakan penetapan harga karbonnya dan mencapai tonggak penting seperti menetapkan harga dasar karbon. Kami berharap dapat terus mendukung ambisi net zero Indonesia di tahun-tahun mendatang,” tutur Owen.
Editor: Ranto Rajagukguk
