Bank Pembangunan Asia (ADB) mendukung reformasi sektor energi di Indonesia demi meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal. Lembaga pembiayaan internasional itu menyetujui pinjaman senilai US$ 500 juta.
“Pinjaman ADB juga disetujui untuk memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi COVID-19,” kata Yuki Inoue, Spesialis Energi Senior ADB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/11/2022).
BACA JUGA: Dukung Inklusi Keuangan RI, ADB Setujui Pinjaman Rp 7,5 Triliun
Selain itu, ADB turut mengelola pinjaman senilai US$ 15 juta bagi subprogram ketiga pada Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif atau Sustainable and Inclusive Energy Program. Program itu didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN (ASEAN Catalytic Green Finance Facility/ACGF).
Proyek tersebut juga akan mendapatkan pembiayaan bersama setara US$ 292 juta dari German Development Cooperation melalui KfW. Tak hanya Kerja sama Pembangunan Jerman, proyek ini juga akan mendapat pendanaan sebesar US$ 60 juta AS dari Economic Development Cooperation Fund.
BACA JUGA: ADB Pangkas Proyeksi Ekonomi Asia, Bagaimana dengan Indonesia?
“Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi, meningkatkan akses energi sekaligus komitmen bertransisi ke energi bersih,” ucap Inoue.
Subprogram tersebut meneruskan dua subprogram sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di sektor energi dari 2014 sampai 2017 dan selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan Strategi 2030. Subprogram ini mencakup reformasi tarif listrik dan penargetan subsidi yang lebih tepat, dengan dukungan bagi golongan yang lebih rentan termasuk rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga.
Langkah-langkah itu telah membawa penghematan bahan bakar yang signifikan dan subsidi listrik selama periode program sehingga membantu pemerintah dalam mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada 2022. Subprogram itu mendukung inisiatif pemerintah dalam mengedepankan produksi energi terbarukan dengan mekanisme penetapan harga baru serta peraturan untuk mempromosikan sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung.
Subprogram sekaligus mendukung upaya pemerintah mewujudkan sistem surya fotovoltaik di atap bangunan, kendaraan listrik serta berbagai standar dan langkah-langkah efisiensi energi. Melalui reformasi ini, pemerintah telah mengadopsi insentif energi terbarukan dan memperluas akses energi sehingga mencapai lebih dari 99% penduduk pada 2021 yang naik dari sebelumnya 84% pada 2014.
Beriringan dengan pernyataan bersama Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan dan Mekanisme Transisi Energi pada pertemuan G20 di Bali. Program tersebut turut mendukung pengembangan strategi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia.
