Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan salah satu visi pemerintahan Joko Widodo. Sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk membangun konektivitas di wilayah geografis Indonesia yang merupakan jalur perdagangan strategis. Sebagai BUMN yang berperan untuk memberi keuntungan dan deviden melalui jasa angkutan penyeberangan dan pelabuhan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dihadang oleh sejumlah tantangan dalam mewujudkan visi nasional tersebut.
Youlman Jamal, Direktur Usaha Penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry yang menjabat pula sebagai Pelaksana Harian Direktur Utama mengungkapkan setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi. Pertama, meningkatnya permintaan pengguna jasa angkutan penyeberangan dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan nasional. Namun, hal ini tidak ditunjang dengan ketersediaan kapal yang memadai. “Pembangunan kapal memakan waktu yang lama. Bila membeli kapal bekas, risiko yang timbul cukup besar,” kata Youlman kepada Marketeers di sela-sela BUMN Marketeers Club yang diadakan di Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Kedua, tantangan terkait ukuran dan jumlah kapal yang sesuai dengan populasi wilayah dan cuaca. Kondisi alam yang tidak bersahabat juga menjadi tantangan bagi aktivitas penyeberangan kapal di laut. Kapal kerap kali tidak jadi berangkat karena ukurannya tidak mampu menghadapi tingginya gelombang laut. Diperlukan kapal dengan ukuran yang lebih besar. Bila kapasitas kapal ditingkatkan, diharapkan harga satuan menurun. “Namun, hal ini harus disesuaikan juga dengan tantangan berikutnya terkait keterbatasan lahan,” kata Youlman.
Ketiga, tantangan berupa lahan terbatas yang terkait dengan jumlah dermaga dan area parkir kendaraan siap muat di pelabuhan. Di area pelabuhan Merak, untuk menambah jumlah dermaga sudah sangat sulit. Menurut Youlman, ada rencana membangun pelabuhan Pulau Merak Besar sebagai solusi untuk hal tersebut.
Keempat, kondisi dermaga di daerah-daerah yang tidak begitu optimal. Untuk mengatasinya, ASDP Indonesia Ferry akan melakukan investasi. “Namun, karena hal ini terkait dengan fasilitas dan infrastruktur, negara perlu membiayai,” kata Youlman.
