Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengumumkan fokus pembangunan Indonesia tahun 2021. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, penting bagi negeri ini untuk memiliki strategi pembangunan yang adaptif. Tak sekadar adaptif, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan penekanan penyebaran virus corona.
“Sudah sekitar sembilan bulan, pemerintah dihadapkan pada kondisi untuk menghadapi pandemi dan di saat yang sama harus mempertahankan ekonomi nasional. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 mengalami kontraksi -5,2%, lalu pada kuartal berikutnya kontraksi mulai menurun menjadi -3%. Mudah-mudahan pada triwulan keempat kian membaik,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada virtual conference, Senin (28/12/2020).
Atas modal ini, pemerintah akan memasuki tahun 2021 yang masih menantang akibat dampak pandemi. Di sisi lain, kehadiran vaksin akan menjadi game changer dan diharapkan terjadi herd immunity di tengah masyarakat.
“Saat ini, penting bagi kita untuk memiliki strategi pembangunan untuk menjawab tantangan zaman yang kian komplek dan dihiasi ketidakpastian yang tinggi atau jamak disebut (Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity) VUCA,” ujar Himawan Hariyoga Djojokusumo, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Mengenai upaya tersebut, Bappenas telah merumuskan enam fokus pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, pemulihan industri pariwisata dan investasi. Seperti yang kita ketahui, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling tertekan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang mengalami pengurangan jam kerja hingga menjadi pengangguran karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hasilnya, konsumsi masyarakat pun menurun.
“Hitungan Bappenas, loss of income mencapai Rp 374,4 triliun karena penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata dengan utilisasi 50%,” ujar Suharso.
Kedua, penguatan sistem ketahanan pangan. Ketiga, reformasi sistem kesehatan nasional. Keempat, reformasi sistem perlindungan sosial. Kelima, reformasi sistem ketahanan bencana. Keenam, penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
Enam strategi transformasi ekonomi
Selain enam fokus tersebut, Bappenas juga akan menyiapkan enam strategi besar untuk mentransformasi ekonomi Indonesia. Mengusung tagline “build forward better“, strategi pertama diarahkan ke pengembangan SDM berdaya saing. Di sini, pemerintah akan mengembangkan sistem kesehatan, diikuti sistem pendidikan dan pendidikan karakter, lalu pengembangan riset serta inovasi.
Kedua, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, di sektor industrialisasi, UKM, dan modernisasi pertanian.
Ketiga, ekonomi hijau. Dalam hal ini, Indonesia akan menyiapkan sektor produksi berbasis energi rendah karbon, blue economy, dan transisi energi. Upaya ini untuk menyiapkan diri dari kebijakan global yang sedang mengarah ke energi terbarukan.
“Berdasarkan Paris Climate Accord, mulai tahun 2030, beberapa negara Eropa tidak menerima produk dari hasil manufaktur yang menggunakan energi konvensional energi. Mereka hanya menerima produk dari manufaktur berbasis blue sky energy. Bahkan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Bidden kabarnya juga akan menandatangani Paris Accord ini. Untuk itu, kita harus cepat mengejar. Kini hanya 14% fasilitas produksi kita yang menggunakan blue sky energy,” lanjut Suharso.
Strategi keempat adalah transformasi digital. Di sini, pemerintah akan melanjutkan pembenahan infrastuktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler.
Kelima adalah integrasi ekonomi domestik melalui penguatan infrastruktur konektivitas yang meliputi program superhub, hub laut, dan hub udara. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat rantai pasok domestik.
Strategi keenam adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Diharapkan melalui upaya ini akan terjadi pertumbuhan baru dan mampu menyeimbangkan ekonomi antarwilayah.
“Transformasi ekonomi ini dilakukan melalui pengubahan struktur perekonomian dari sektor yang tingkat produktivitasnya rendah ke sektor yang produktivitas tinggi atau sedang bertumbuh. Harapannya, upaya ini juga bisa mencapai target agar Indonesia keluar dari middle income trap lima tahun sebelum puncak bonus demografi pada tahun 2045,” tutup Suharso.
