Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membagikan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk pejabat Eselon I dan II. Penggunaan EV sebagai kendaraan dinas menjadi langkah strategis dalam transisi energi di ekosistem BUMN.
Erick menuturkan seluruh EV yang digunakan di lingkungan Kementerian BUMN ini seluruhnya dengan sistem sewa. Selanjutnya, adopsi EV ini tidak hanya di tingkat kementerian, komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga digaungkan di direksi BUMN.
BACA JUGA: Penumpang Whoosh Capai 1 Juta Orang, Erick Thohir: Geliat Ekonomi Baru
“Langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (4/1/2024).
Menurutnya, penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60%.
BACA JUGA: Erick Thohir Pertanyakan Nasionalisme Orang yang Tolak Hilirisasi
Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, menurut Erick, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini, Indonesia sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT.
Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 megawatt (MW) dan akan dikembangkan menjadi 80 MW.
Dengan kata lain, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau. Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.
“Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20%, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya,” ujarnya.
Secara garis besar, Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.
“Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Presiden Joko Widodo ini,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
