Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan biaya logistik di Indonesia masih lebih mahal dibandingkan negara lain. Kendati demikian, melalui pembangunan infrastruktur pemerintah bisa terus menekan biaya logistik untuk meningkatkan daya saing.
Erick mengatakan penurunan biaya logistik sangat diperlukan untuk mendukung program swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan begitu, kerja sama dengan seluruh stakeholder perlu ditingkatkan.
BACA JUGA: J&T Express: Truck EV Belum Mampu Menekan Biaya Logistik
“Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13%-14%, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain. Maka, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, saya melanjutkan koordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi,” kata Erick melalui keterangan resmi, Selasa (30/10/2024).
Dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti InJourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.
BACA JUGA: Ekspansi ke Indonesia, Zyllem Soroti Mahalnya Biaya Logistik
“Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun internasional,” ujarnya.
Menjelang liburan akhir tahun 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practices untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur Natal dan tahun baru.
“Artinya, best practices telah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman,” ujarnya.
Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.
“Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
