Kehadiran financial technology (fintech) sebagai bentuk inovasi digital dalam layanan jasa keuangan, sangat penting dalam mendorong percepatan digitalisasi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM). Dengan akses luas dan dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia, industri fintech dianggap mampu meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan peran UKM sangat besar dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Fintech peer to peer (P2P) lending, dapat memberikan pinjaman yang disesuaikan dengan bisnis model, disesuaikan dengan cash flow cycle, sehingga pada saat UKM membutuhkan pinjaman, fintech lending dapat membantu,” kata Sunu dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).
Berdasarkan riset AFPI sebelumnya, permintaan pembiayaan UKM masih belum merata dan masih terpusat di Jawa dan Bali, yakni 62% dari total pembiayaan UKM di Indonesia pada 2022 yang sebesar Rp 1.400 triliun. Padahal, segmen dengan pertumbuhan tertinggi ada di Indonesia Timur dengan skala Ultra Mikro dan Mikro.
Namun, sampai saat ini akses pendanaan masih terbatas di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Kontribusi Sosial Phapros, Fokus Perkembangan UKM dan Stunting
“Untuk dapat meningkatkan layanan pinjaman bagi UKM, diperlukan komitmen semua pihak untuk membangun ekosistem digital. Yang dibutuhkan fintech saat memberikan pendanaan meliputi konfirmasi kegiatan usaha, monitoring perputaran dana usaha, program pendampingan kegiatan usaha, termasuk data-data pemerintah untuk keperluan scoring seperti data BPJS, Jamsostek, pajak, dan asuransi kegiatan usaha. Dengan adanya informasi utuh tersebut maka pendanaan UKM tidak hanya akan meningkat jumlahnya, tetapi juga ragam dan sebaran di daerah diluar Jawa dan Bali,” ujar Sunu.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding pinjaman fintech P2P lending pada Juli 2023 sebesar Rp 55,98 triliun. Angka ini termasuk pembiayaan terhadap UKM di Tanah Air yang terus mengalami peningkatan dari periode-periode sebelumnya.
Adapun secara keseluruhan, total pinjaman yang telah disalurkan fintech P2P lending di Indonesia sejak 2018 hingga Juli 2023 mencapai Rp 657,85 triliun. Sekretaris Jenderal Asosiasi UKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan UKM di Indonesia lebih melek digital.
Namun, dalam implementasinya terdapat sejumlah kendala, salah satunya tingkat literasi yang tergolong rendah. Hal ini karena dari segi pendidikan para pelaku UKM yang berada di tingkat middle-to-low.
Oleh karenanya diperlukan upaya bersama agar UKM bisa masuk ke dunia digital.
BACA JUGA: AFPI Perkuat Relasi Ekosistem Lewat Fintech Sport Days 2023
“Selain itu, untuk masuk ke digitalisasi diperlukan tools, yang tentunya membutuhkan modal. Tetapi jangan juga menjadi pelaku UKM yang menerima nasib. Meski dalam kondisi tertatih, pelaku UKM harus mempunyai growth mindset. Jangan menjadikan suatu kesulitan sebagai hambatan, tetapi harus dijadikan tantangan yang dapat mendorong kita untuk berkembang,” ucap Eddy.
Direktur Eksekutif Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (Fokus UKM) Ari Prabowo mengatakan dari sebanyak 60 juta lebih unit UKM di Indonesia, secara persentase masih sedikit UKM yang bisa memanfaatkan permodalan melalui fintech, karena minimnya pengetahuan mengenai dunia digital. Padahal proses digitalisasi sangat penting, yang mana hal ini menjadi salah satu unsur dari komitmen ‘4go’ Fokus UKM yaitu go legal, go modern, go digital, dan go global.
“Kami mendukung terobosan-terobosan yang dilakukan fintech dalam memberikan kemudahan pengajuan pembiayaan kepada UKM. Kami bersama para fasilitator kami yang ada di 28 Provinsi di Indonesia menyatakan siap berkolaborasi dengan AFPI dan memastikan unsur go digital pada UKM tersebut berjalan,” tutur Ari.
Editor: Ranto Rajagukguk
