Survei yang dilakukan oleh Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, terdapat 72,6% UKM terdampak dengan penurunan omset rata-rata sektor pertanian (46,9%), sektor ekspor (66,62%), dan sektor kerajinan dan pendukung wisata (57,16%).
“Aspek usaha terdampak antara lain adanya penurunan penjualan, kesulitan modal, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, dan produksi terhambat. Ini semua dikarenakan adanya Pembatasan Skala Besar di beberapa wilayah di Indonesia,” kata Hari Widodo, Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan dalam acara Government Roundtable, Senin (16/11/2020).
Berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk pengembangan UKM seperti bantuan stimulus dengan anggtara Rp 123,46 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kampanye #BanggaBuatanIndonesia, hingga pengembangan platform digital yang mempertemukan UKM dengan BUMN.
Bank Indonesia juga memiliki beberapa program dalam membantu pemerintah mengembangkan UKM. Pertama, mendorong UKM memanfaatkan relaksasi yang diterbitkan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, mengadakan program virtual peningkatakan kapasitas UKM.
“Kami berusaha untuk mempercepat program literasi keuangan digital dari hulu ke hilir, pelatihan keuangan (SI-APIK), dan realisasi PSBI/PSRU untuk mendukung aspek produksi, peningkatan daya beli, dan penjualan,” jelas Hari.
Ketiga, program virtual pameran produk UKM yang bekerja sama dengan para stakeholder. Keempat, mendorong pemanfaatan digital dalam pembayaran dan penjualan dnegan menggunakan aplikasi Payment QR di bisnis ritel maupun pasar tradisional.
“Digitalisasi merupakan suatu keniscayaan. Tetapi diperlukan suatu pembekalan kepada UKM kita, sehingga UKM kita betul-betul dapat go digital dan berpartisipasi dalam ekonomi digital, serta memanfaatkan kelebihan digital secara optimal dan terhindar dari risiko negatif,” pungkas Hari.
Editor: Ramadhan Triwijanarko
