Pemerintah menargetkan bisa memasang sebanyak 2,5 juta jaringan gas rumah tangga dengan melibatkan pihak swasta pada tahun 2024. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menuturkan program tersebut dicanangkan lantaran beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi. Pada tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang nonsubsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580.000 ton.
BACA JUGA: Produksi Migas Domestik Pertamina Hulu Energi Tumbuh 1,45%
“Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp 117 triliun,” kata Airlangga melalui keterangannya, Jumat (13/10/2023).
Menurutnya, saat ini tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah sejauh ini baru mencapai 835.000 rumah. Jaringan gas tersebut terdiri atas 241.000 yang pendanaannya berasal dari PGN dan 594.000 yang pendanaan berasal dari pemerintah.
BACA JUGA: Strategi SKK Migas dalam Mencapai Target Produksi Migas 2023
“Caranya tentu merubah Peraturan Presiden (Perpres), sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. Dalam Perpres nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU,” ujarnya.
Terkait dengan harga gas, SKK Migas akan diberi tugas sebagai agregator untuk menyuplai LPG di angka US$ 4,72 per million british thermal unit (MMBtu) yang ada di header-header dari distribusi untuk jaringan gas, sehingga KPBU bisa mulai kerja dari sana.
Selanjutnya, Airlangga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta untuk menghitung lebih jauh upaya-upaya mendorong lapangan-lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG Mini. Dalam hal ini harus ada kebijakan pembelian harga dari PT Pertamina (Persero).
“Beberapa hal ini yang diminta Presiden Joko Widodo untuk segera difinalisasi,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
