Pemerintah berencana menambah berbagai kemudahan bagi masyarakat yang berencana transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Upaya ini dilakukan untuk mengejar target bebas emisi karbon atau net zero emission 2060.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menuturkan adopsi massal EV menjadi salah satu komponen kunci dalam perjalanan transisi energi Indonesia. Dengan demikian, transformasi industri otomotif ke kendaraan listrik mampu menurunkan emisi dan ketergantungan terhadap BBM impor.
BACA JUGA: Sri Mulyani Dorong Kendaraan Listrik Buatan RI Masuk Pasar AS
“Kita akan berusaha memastikan sektor otomotif dapat bersiap diri, dan mampu melakukan proses adaptasi yang dibutuhkan,” kata Rachmat melalui keterangannya, Jumat (23/6/2023).
Menurutnya, saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) agar konsumen makin dimudahkan untuk beralih ke EV. Di antaranya adalah pengenaan pajak yang lebih rendah untuk EV, pemberian bantuan, hingga pembebasan aturan ganjil-genap bagi pengguna EV.
BACA JUGA: Pameran Kendaraan Listrik, Indonesia Pimpin Perkembangan EV di ASEAN
Ke depannya, kata Rachmat, pemerintah akan berupaya memberikan tambahan kemudahan agar minat masyarakat untuk beralih ke EV makin besar. Caranya, dengan mengadopsi beberapa kebijakan yang telah diterapkan negara lain.
Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), Inggris, dan Cina telah mengumumkan rencana pelarangan penjualan kendaraan BBM baru pada tahun 2035. Misalnya di AS, larangan penjualan kendaraan BBM telah resmi menjadi peraturan untuk negara bagian California.
“Dalam melakukan transisi energi, pemerintah tidak hanya akan mempertimbangkan kebijakan dari luar negeri tetapi juga kondisi Indonesia. Kami akan mengkaji dan memutuskan kebijakan dan waktu yang paling tepat dan sesuai bagi Indonesia,” ujarnya.
Rachmat menambahkan untuk bisa transisi kendaraan listrik secara massal, seluruh ekosistemnya harus dibentuk. Terutama dari sisi ekonomi mulai dari produsen kendaraan listrik hingga bengkel-bengkelnya.
Dia menyebut proyek ini masih membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Dengan begitu, pemerintah perlu mencari solusi terbaik agar semua orang dapat menerima manfaat dari transisi kendaraan listrik
“Pada saat yang sama kita perlu memikirkan dari sekarang langkah strategis menuju status net zero di tahun 2060 atau lebih cepat, di saat sektor transportasi harus bebas dari emisi. Agar proses transisi sektor otomotif bagi para produsen, bengkel, hingga konsumen dapat berjalan secara adil dan inklusif,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
