Government & Public Services

Genjot Infrastruktur, Menteri PU Janji Fasilitasi Investor

Presiden Joko Widodo resmi membuka acara Indonesia Infrastructure Week di Jakarta Convention Center, Rabu (9/11/2016). Tahun ini merupakan tahun ke-13 terselenggaranya Konstruksi Indonesia, yang berlangsung pertama kalinya pada tahun 2003. Pada tahun ini, Konstruksi Indonesia 2016 mengangkat tema Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi Liberalisasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono Dalam sambutannya menyatakan, kegiatan ini merupakan wadah bagi para pemain sektor konstruksi untuk bertemu dan mengeksplorasi sektor konstruksi Indonesia bagi para investor. Basuki juga mendorong para investor untuk tidak ragu untuk ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Kami fasilitasi hal yang ingin diketahui mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk beberapa daftar peluang investasi proyek infrastruktur ke-PUPR-an termasuk jalan, jembatan, bendungan, irigasi, perumahan, limbah, persampahan, dan air minum, yang siap untuk di bangun oleh swasta, atau melalui skema Public Private Partnership,” ujar Basuki.

Kementerian PUPR memiliki langkah-langkah strategis pendorong investasi infrastruktur, salah satunya menjadi pusat layanan investasi infrastruktur bidang PUPR. Melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai simpul KPBU, Kementerian PUPR memfasilitasi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan KPBU sekaligus mempromosikan potensi investasi infrastruktur PUPR.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara konstan terus mengembangkan pola-pola pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan pola investasi yang menarik bagi sektor swasta. Sektor konstruksi Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saingnya untuk dapat berkiprah di pasar konstruksi internasional.

Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan membuka pintu seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk bekerjasama dan membangun infrastuktur di Indonesia.

“APBN kita tidak mencukupi, padahal kebutuhan infrastruktur sekitar Rp 5.000 triliun. Yang mengisi harus pihak swasta. Beberapa skema telah ditawarkan,” ujar Presiden.

Beragam skema dan langkah telah ditawarkan oleh pemerintah untuk memacu partisipasi sektor swasta. Salah satunya dengan melakukan reformasi dalam bidang regulasi. Misalnya, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, perusahaan asing boleh ikut pengadaan proyek kerjasama pemerintah, dan percepatan perizinan di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Editor: Sigit Kurniawan








To Top