Kesepakatan menguntungkan antara Apple dan Google berada di bawah ancaman serius karena tersandung kasus. Hal ini terjadi setalah hakim di Amerika Serikat memutuskan bahwa Google beroperasi secara ilegal dengan melakukan monopoli.
Kasus yang menyandung Google ini berpotensi membuat Apple mengalami kerugian. Mengapa?
Dikutip dari Reuters, Kamis (8/8/2024), Google membayar Apple sebesar US$ 20 miliar setiap tahun. ‘Upeti’ miliaran dolar ini dibayarkan agar peramban Google jadi peramban standar di beragam perangkat yang dijual Apple.
BACA JUGA: Nike Bersiap Hadirkan Sepatu yang Dikontrol dengan Siri
Bagi Apple, US$ 20 Miliar tersebut memiliki kisaran sekitar 36% dari pendapatan yang diperoleh dari iklan pencarian melalui browser Safari, menurut para analis di Morgan Stanley.
Jika kesepakatan ini dibatalkan, Apple diperkirakan akan mengalami penurunan keuntungan sebesar 4-6%. Menurut analis di Wall Street, salah satu langkah potensial yang dapat diambil Google untuk menghindari sangsi adalah dengan mengakhiri kesepakatan dengan Apple.
Kesepakatan ini diketahui akan berlangsung setidaknya hingga September 2026, dan Apple memiliki hak untuk memperpanjangnya secara sepihak selama dua tahun lagi.
Analis dari Evercore ISI berpendapat bahwa kemungkinan besar hasil yang akan terjadi adalah hakim memutuskan bahwa Google tidak boleh lagi membayar untuk mendapatkan hak khusus, atau perusahaan seperti Apple harus secara proaktif meminta pengguna untuk memilih mesin pencari mereka.
BACA JUGA: Sembilan Rekomendasi Buku Entrepreneurship Buat Anda (Bagian 2)
“Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa jika Anda memiliki posisi pasar yang dominan dengan suatu produk, Anda harus menghindari penggunaan perjanjian eksklusif dan memastikan setiap perjanjian yang Anda buat memberikan pembeli kebebasan untuk memilih substitusi,” kata Herbert Hovenkamp, seorang profesor hukum di Universitas Pennsylvania.
Fase penyelesaian kasus Google bisa berlangsung lama, karena diikuti oleh potensi banding ke Pengadilan Banding Amerika Serikat, Sirkuit Distrik Columbia, dan Mahkamah Agung AS. Proses hukum ini diperkirakan dapat berlangsung hingga tahun 2026.
Editor: Eric Iskandarsjah
