Pemerintah menyoroti tantangan ekonomi tahun 2023 yang masih diselimuti ketidakpastian. Hal itu meliputi pengetatan kebijakan moneter, inflasi global hingga potensi resesi.
Demikian diungkapkan Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Abdurrahman dalam Indonesia Economic Outlook 2023 Forum yang diselenggarakan, Senin (3/10/2022).
Rangkaian acara itu di bawah naungan Kanopi FEB UI dan diselenggarakan di Auditorium Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu. Forum pada tahun ini bertema “Maximizing Indonesia’s Economic Momentum: Enriching Opportunities Through Green Economy”.
Sri Mulyani Indarawati, Menteri Keuangan mengatakan tantangan Indonesia tahun depan juga berkutat pada counter cyclical, yaitu climate change, krisis energi dan pangan, serta inflasi yang tinggi. Global crisis menjadi the next shocked bagi Indonesia.
“Kedua fenomena shocked tersebut menyebabkan disrupsi terhadap sisi demand dan supply. Tentunya kita tidak bisa melakukan pemulihan yang lebih cepat,” ujarnya.
James Walsh, IMF Senior Resident representative untuk Indonesia menilai ekonomi tahun 2023 cukup menantang. Hal ini diindikasikan dengan permintaan global yang rendah, kenaikan inflasi yang persisten, serta kondisi keuangan yang lebih sulit.
“Ini menjadi dampak kemunduran pertumbuhan ekonomi dan kekhawatiran terhadap inflasi,” katanya dikutip, Selasa (11/10/2022).
Dia menilai tiga dampak tersebut memengaruhi upaya perekonomian Indonesia untuk bangkit sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Meski begitu, ekspor Indonesia dinilai mampu bertahan dengan cukup baik selama pandemi sehingga dapat menciptakan posisi eksternal yang kuat.
Dia mengungkap masalah dasar yang sedang dihadapi Indonesia adalah harga barang impor utama, seperti pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian meningkat. Namun, James mengapresiasi kepada Kemenkeu karena sudah menerapkan kebijakan fiskal yang tetap bijak.
“Berharap perekonomian Indonesia dapat bangkit dan melewati berbagai tantangan, terutama perubahan iklim, serta dapat terus berkembang ke arah pembangunan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Green Economy
Said Zaidansyah, Deputy Country Director Indonesia Asian Development Bank (ADB) mengatakan dalam mendukung perekonomian nasional, negara-negara kini dituntut untuk memahami dan mengaplikasikan green economy. Konsep green economy adalah prinsip pembangunan yang berbasis pengeluaran karbon rendah, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif.
“Asian Development Bank mendukung pemerintah Indonesia dalam penerapan green economy,” ujarnya.
ADB memiliki standar operational priority, salah satunya meyoroti isu-isu lingkungan melalui safety resilience dari sisi iklim, kebencanaan, ketahanan lingkungan, green recovery, mitigasi bencana, water, and food security.
Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas menyatakan green economy adalah sebuah keniscayaan. Pengimplementasiannya berpotensi memberikan berbagai manfaat yang multisektoral.
Namun, kapasitas dalam aspek inovasi serta Research and Development masih menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Untuk memastikan terlaksananya green economy, Medrilzam memaparkan transisi yang smooth perlu menjadi perhatian sehingga sektor yang terlibat dapat merespons transisi tersebut dengan baik.
