Pembangunan infrastruktur pendidikan tahan bencana perlu menjadi perhatian pemerintah dan mendesak, mengingat kondisi geografis Indonesia yang rentan bencana alam. Contohnya, pada 21 November 2022 lalu saat gempa berkekuatan 5,6 M menghantam Cianjur yang kemudian diikuti oleh ratusan gempa susulan dengan skala yang lebih kecil.
Beberapa pekan kemudian, gempa berkekuatan 6,4 M kembali menghantam Jawa Barat, tepatnya di wilayah Garut. Pada awal Desember, Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi dan menyebabkan ribuan penduduk terpaksa mengevakuasi diri.
“Berbagai kasus kerusakan bangunan sekolah di atas memperlihatkan bahwa ada persoalan serius dalam penanganan infrastruktur sekolah, baik dari segi kualitas bangunan hingga respon pemerintah dalam menangani bangunan sekolah rusak,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza dalam siaran tertulisnya, Senin (16/1/2023).
BACA JUGA: Strategi ASTRA Infra Bertahan di Tengah Pandemi
Berdasarkan kajian dari BNPB dan Bank Dunia, sebanyak 75% sekolah di Indonesia berada di lokasi rawan bencana. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembangunan infrastruktur sekolah yang tahan bencana menjadi prioritas di Indonesia.
Nadia melanjutkan belum ada mekanisme pemeliharaan gedung sekolah yang efektif yang disesuaikan dengan tingkat kerusakannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketahanan bencana. Dengan pemeliharaan gedung sekolah secara rutin, maka biaya rehabilitasi gedung sekolah akan lebih terjangkau dibandingkan dengan pembiayaan rehabilitasi gedung yang rusak berat.
Rusaknya gedung sekolah berdampak buruk pada proses pembelajaran dan pencapaian akademik siswa dan dapat menghilangkan akses siswa terhadap fasilitas pendukung pembelajaran, seperti laboratorium, ruang kelas, sanitasi yang memadai, hingga akses perangkat teknologi. Rusaknya gedung sekolah juga mengancam keselamatan warga sekolah.
BACA JUGA: Percepat Transformasi Digital, Mitratel-Telkomsat Berbagi Infrastruktur
Selain itu, di tengah-tengah upaya pemerintah dalam proses pemulihan pascapandemi, kerusakan gedung sekolah dapat mendisrupsi kegiatan belajar mengajar dan penanggulangan learning loss hingga meningkatkan angka putus sekolah.
Rehabilitasi bangunan sekolah yang merata juga mendesak karena kondisi geografis Indonesia yang rentan bencana alam.
Jauh sebelum itu, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) juga telah berulang kali mengingatkan tentang adanya potensi bencana, seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor akibat peralihan ke musim penghujan yang terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia.
“Mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, perlu adanya penekanan pada mekanisme pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang berorientasi tahan bencana sebagai salah satu upaya mencapai pendidikan yang resilien,” ucap Nadia, dengan menambahkan perlunya pendataan yang baik terkait jumlah sekolah rusak dan tingkat keparahannya dapat menjadi langkah awal dalam mekanisme rehabilitasi sekolah yang efektif.
Perhatian terhadap pembangunan sekolah, seperti menggunakan material bangunan yang tahan bencana dan dibangun dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan warga sekolah. Selain itu, untuk mengimbangi adanya kesadaran kebencanaan, perlu adanya perhatian terhadap pemberian materi kebencanaan kepada pelajar di sekolah sesuai dengan konteks lokal masing-masing daerah.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan kegiatan belajar mengajar dapat tetap berjalan di tengah-tengah pemulihan bencana. Adanya fasilitas pembelajaran jarak jauh seperti ketersediaan layanan internet dan gawai yang memadai hingga penyesuaian kurikulum menjadi sangat penting untuk menyesuaikan kondisi pascabencana.
Selain itu, adanya pendidikan kebencanaan juga perlu dipertimbangkan tiap sekolah agar para pelajar memiliki pengetahuan dan kewaspadaan yang memadai dan diharapkan dapat mengurangi jumlah korban akibat bencana alam di Indonesia.
Editor: Ranto Rajagukguk
