Harga avtur di negara ini relatif lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Menurut Indonesia National Air Carriers Association (INACA), harga avtur kita rata-rata 13% di atas negara ASEAN lainnya. Hal ini, tentu saja mempengaruhi operasional maskapai-maskapai penerbangan.
Menanggapi tingginya harga avtur tersebut, Pertamina memberikan beberapa penjelasan. Ada banyak penyebab, antara lain lantaran Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Pertamina harus mendistribusikan avtur dari Sabang sampai Merauke. Beda dengan Singapura yang hanya terpusat di Changi saja sehingga lebih murah. Sedangkan, Pertamina harus mendistribusikan avtur ke lebih dari 60 bandar udara.
“Bahkan, untuk bandara-bandara kecil yang volume permintaan avturnya kecil pun, Pertamina tetap mendistribusikan karena kami tidak sekadar mencari keuntungan. Ini merupakan bagian dari tugas kami dalam memperkuat NKRI melalui sektor perhubungan,” kata Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), di Jakarta.
Sekarang ini, untuk menekan kerugian akibat mendistribusikan avtur ke bandara-bandara kecil, Pertamina melakukan subsidi silang. Pembelian dalam volume besar di bandara-bandara besar digunakan untuk menutup kerugian di bandara kecil.
Selain masalah distribusi, Pertamina juga terkendala oleh kualitas kilang minyak yang ada. Menurut Hanung, kilang minyak Indonesia cukup tua yang Nelson complexity Index (NCI)-nya rendah. NCI merupakan ukuran untuk menentukan kemampuan suatu kilang dalam menghasilkan produk-produk yang valueable dan semaki sedikit menghasilkan produk unvalueable. Semakin tinggi nilai NCI-nya, semakin bagus kualitas kilang tersebut. “Jika kita bandingkan di Singapuran atau yang memiliki kilang modern NCI-nya 9-11, sedangkan kilang kita indeksnya antara 6-8, sehingga ongkosnya mahal,” tambah Hanung.
Tidak hanya itu, Pertamina juga diwajibkan membayar fee kepada Angkasa Pura di beberapa bandar udara besar. Setiap liter penjualan avtur harus membayar fee ke Angasa Pura. Tidak hanya ke Angkasa Pura, Pertamina juga harus membayar fee 0,03% ke BPH Migas. “Inilah beban-beban biaya yang harus diketahui masyarakat. Jadi, bukan karena Pertamina tidak efisien. Kalau pemerintah bisa menghilangkan fee-fee ini, Pertamina sanggup menurunkan harga,” kata Hanung.
Hanung mendesak supaya pemerintah bisa menghapus fee-fee tersebut karena persaingan di masa mendatang semakin ketat. Terlebih, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memungkinkan pemain lain masuk ke pasar avtur. “Kalau kita mau menang di persaingan, fee-fee dan rantai biaya yang membebani harus segera dihapus,” tegas Hanung.
