Dunia riset dan penelitian semakin menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Terbukti, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan mengumumkan adanya dana abadi untuk riset. Nilai dana abadi ini juga cukup besar, mencapai Rp 990 miliar.
Memang, komitmen pemerintah dalam penyediaan dana riset itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Mengingat, dalam hal investasi riset Indonesia tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara sekitar. Pada tahun 2016, negara ini hanya menggunakan 0,25% dari produk domestik bruto (PDB) untuk riset. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah mencapai angka 0,44% atau dengan Thailand 0,78%, dan Malaysia 1,3%.
“Dana abadi riset yang tertuang dalam APBN 2019 memberikan harapan baru bagi Indonesia supaya bisa berdiri sejajar dangan negara-negara lain dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendanaan penelitian yang mencukupi dan berkelanjutan, budaya akademik dan perangai ilmiah masyarakat merupakan syarat yang diperlukan bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Teguh Dartanto, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia di forum diskusi bertema Mencari Model dan Pengelolaan Dana Riset untuk Indonesia.
Dalam forum yang merupakan hasil kerjasama antara Katadata dan Knowledge Sector Initiative (KSI) serta didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia menegaskan bukti kaitan riset dan pertumbuhan ekonomi. Sudah terbukti di dunia internasional bahwa bahwa investasi di bidang riset dan pengembangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta, merupakan pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mendukung inovasi dan meningkatkan produktivitas. Investasi di bidang riset juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efektivitas dari kebijakan publik.
“Negara-negara yang tidak mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologinya akan tertinggal. Pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi tidak bisa terjadi secara instan namun merupakan proses panjang dan berkesinambungan yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan finansial yang mencukupi,” tambah Teguh.
Charge d’Affaires Kedutaan Australia untuk Indonesia Allaster Cox yang berbicara dalam forum ini mengatakan, peningkatan investasi di bidang riset akan memberikan keuntungan ekonomi dan sosial. “Banyak dari program pembangunan kami yang fokus mendukung pengunaan riset dan bukti dalam proses penyusunan kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga think tank, universitas maupun organisasi sosial di Indonesia,” katanya.
Dana abadi riset adalah satu dari sekian upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ekosistem riset dan mendukung pemanfaatan riset dalam proses penyusunan kebijakan. Upaya-upaya lainnya adalah pengembangan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) sebagai rujukan prioritas riset di Indonesia dan adanya Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang baru saja disahkan.
Undang-undang ini mencantumkan pengembangan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertugas mengkoordinasikan riset kebijakan secara lebih baik. Selain itu, Peraturan Presiden nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mencantumkan pengadaan khusus untuk riset sehingga memudahkan lembaga pemerintah untuk menunjuk universitas dan organisasi non pemerintah guna mengadakan riset.