Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) melaporkan hingga sekarang investasi dari pihak swasta di sektor hiburan mencapai Rp 20 triliun. Capaian tersebut hampir satu per empat persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta.
“Kalau yang dari swasta, tetapi tadi sudah ada Rp 20 triliun. Ini mainly play artinya entertainment, hotel, dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau,” kata Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN usai menjadi pembicara pada ASEAN Investment Forum Day 2 di Jakarta, dikutip Senin (4/9/2023).
BACA JUGA: Bilah Istana Presiden IKN Mulai Dikirim, Kejar Target Pembangunan Tepat Waktu
Agung menyebut sejauh ini ada 270 minat investasi dari pemodal melalui letter of intent (LOI) untuk IKN. Investor tersebut merupakan pemodal dalam dan luar negeri.
“Terbanyak memang perusahaan nomor satu dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia dan yang lainnya, Jepang serta Korea Selatan,” kata dia.
BACA JUGA: MPX Logistics Siapkan 50 Armada Truk Dukung Pembangunan IKN
Khusus untuk ASEAN, yakni Malaysia terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.
“Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste,” ujarnya.
Agung menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp 466 triliun yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan. Secara terperinci dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 90,4 triliun, badan usaha atau swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun.
Pendanaan swasta yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan istana kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Kawasan 1 ini, seperti sekitar istana, monumen nasional, dan sebagainya.
“Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektare (Ha). Terus KIPP kami fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1 A saja yang 2024 ini ditargetkan setelah itu masih banyak lagi,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
