Indonesian Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) memanfaatkan momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional, dengan mempertegas dukungannya terhadap upaya pemerintah menggodok mekanisme peningkatan akses obat inovatif.
Roy Himawan, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyatakan pihaknya menyambut baik inisiatif dari IPMG, yang memiliki tujuan sejalan, yaitu membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan.
“Kami menghargai IPMG yang telah bersama-sama membangun sistem kesehatan yang berketahanan dan menciptakan berbagai solusi agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses obat inovatif seperti halnya di Singapura atau Malaysia. Harapan kami, masyarakat tidak perlu ke luar negeri untuk mendapatkan akses obat inovatif,” kata Roy seperti dikutip dalam siaran resminya, Sabtu (11/11/2023).
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan pentingnya Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) sebagai fondasi dari sistem layanan kesehatan yang kuat dan berketahanan.
BACA JUGA: Viral Bocah 10 Tahun Menikah, Ini Bahayanya untuk Kesehatan
“Dibutuhkan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, untuk memastikan aksesibilitas pelayanan kesehatan termasuk akses terhadap obat-obatan inovatif yang efektif bagi peserta BPJS Kesehatan,” ujar Ali.
Indonesia memulai implementasi cakupan kesehatan universal (UHC) pada tahun 2014. Pada 1 September 2023, tingkat cakupannya telah mencapai sekitar 94,64% dari total populasi Indonesia.
Sebab itu, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2023, IPMG menyelenggarakan dialog Sehat untuk Semua: Cakupan Kesehatan Nasional sebagai Fondasi Membangun Sistem Kesehatan yang Kuat dan Berketahanan.
Adapun salah satu topik bahasannya adalah mengenai bagaimana mencari mekanisme peningkatan akses obat inovatif yang tepat untuk masyarakat.
BACA JUGA: Bertajuk Masa Rani, Intip Koleksi Tobatenun yang Akan Debut di JFW 2024
Adopsi obat inovatif yang dapat membantu mengurangi beban pasien, dilakukan secara bertahap dan sesuai kemampuan. Semua obat inovatif yang akan masuk ke JKN harus masuk di FORNAS dan ada rekomendasi dari health technology assessment (HTA).
HTA sendiri sudah mempunyai strategi perbaikan pelaksanaan kajian HTA untuk meningkatkan jumlah kajian HTA, sehingga lebih banyak rekomendasi yang bisa dihasilkan.
Metode analisisnya menggunakan adaptive HTA dan dalam prosesnya akan memperbanyak kerja sama dengan universitas dan pusat studi sebagai agen HTA tentunya melalui MoU.
Akses pasien terhadap obat-obatan inovatif ini dapat ditingkatkan melalui mekanisme Koordinasi Manfaat yang saat ini konsepnya tengah digodok bersama oleh seluruh pemangku kepentingan lintas lembaga termasuk pihak swasta.
Editor: Ranto Rajagukguk
