Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 31 Januari 2023 pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 83,2 triliun. Jumlah belanja ini sebesar 3,7% dari total pagu anggaran tahun ini yang mencapai Rp 3.061 triliun.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan menuturkan belanja tersebut digunakan untuk berbagai sektor di antaranya seperti anggaran kementerian dan lembaga, biaya operasional sekolah, peralatan gedung bangunan, hingga penyaluran bantuan sosial. Belanja non-kementerian dan lembaga menjadi alokasi tertinggi hingga mencapai Rp 54,5 triliun, terutama untuk pembayaran pensiunan dan penyaluran subsidi nonenergi.
BACA JUGA: Menkeu Dorong Optimalisasi APBN bagi Pemberdayaan UKM
“Kalau dilihat belanja yang menjadi prioritas untuk dijaga pada bidang kesehatan sebesar Rp 5,3 triliun, terutama bantuan iuran dari jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi seluruh warga miskin dan keluarganya. Pemerintah akan membayarkan 96,7 juta individual kartu BPJS Kesehatan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Menurutnya, belanja TNI dan Polri juga masuk dalam realisasi belanja sebesar Rp 4,47 triliun dan pembayaran jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak Rp 870 miliar. Sementara itu, di bidang ketahanan pangan pemerintah pusat telah membelanjakan Rp 900 miliar.
Secara terperinci, untuk ketahanan pangan, yakni pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 630 miliar. Sisanya, dialokasikan bagi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
BACA JUGA: Realisasi Belanja Negara 2021 Rp 2.786 Triliun, Defisit APBN Turun
Di sisi lain, belanja sosial menelan anggaran yang terbesar dari kesehatan dan ketahanan pangan. Hingga akhir bulan lalu, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp 14,6 triliun.
“Terutama untuk penyaluran bantuan sosial dan bencana, penyandang disabilitas, dan Kementerian Agama untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu beasiswa kepada para mahasiswa di lingkup Kementerian Agama,” ujarnya.
Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), pemerintah juga menggelontorkan bantuan berupa kredit usaha rakyat (KUR). Jumlahnya pun dianggarkan terus meningkat yang mencapai Rp 10,7 triliun.
“Sehingga mereka (UKM) tidak mengalami kenaikan akibat naiknya suku bunga. Ini adalah cara pemerintah melindungi UKM agar tetap mendapatkan akses dari modal namun tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan tingkat suku bunga,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
