Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengidentifikasi total 101 isu hoaks yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023. Pemungutan suara yang terjadwal pada tanggal 14 Februari 2023 tinggal 109 hari lagi.
“Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam keterangan, Senin (30/10/2023).
Sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, Budi Arie menegaskan Kementerian Kominfo bersiap merespons penyebaran hoaks terkait Pemilu yang belakangan meningkat penyebarannya.
BACA JUGA: Atasi Hoaks Dengan NLP, Kominfo Gandeng BRIN
“Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam, dapat ditemukan di beragam media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ujarnya.
Menkominfo menyatakan kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.
“Sebagai salah satu bentuk information disorder, akibatnya Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) antarwarga,” ujarnya.
BACA JUGA: 4.343 Site Sudah On-Air, Kominfo Kejar Target Bangun BTS 4G
Budi juga menyebut beberapa contoh hoaks berkaitan dengan Pemilu yang beredar di platform digital. Contohnya saja, disinformasi Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai Presiden setelah MK kabulkan batas usia, serta Komisi Pemilihan Umum menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Caprec karena Ingin menjegal Anies Baswedan.
“Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
