Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong adanya dana pariwisata atau tourism fund untuk pembiayaan pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Melalui cara seperti ini diharapkan bisa menambah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.
Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menuturkan, dana pariwisata sudah diperkenalkan di beberapa negara yang memberikan penekanan khusus terhadap pengembangan pariwisata, seperti Singapura dan Arab Saudi. Dengan begitu, pariwisata di kedua negara tersebyt berkembang sangat cepat.
BACA JUGA: Infrastruktur Jadi Tantangan Pariwisata di Kepulauan Natuna
“Arahan presiden, ini segera ditindaklanjuti dengan segera pembentukan dana pariwisata,” kata Sandiaga melalui keterangannya, Kamis (5/10/2023).
Menurutnya, dana pariwisata Indonesia dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik, difokuskan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas serta hijau serta mengutamakan kekuatan budaya Nusantara.
BACA JUGA: RI, Malaysia, dan Thailand Bidik Peningkatan Devisa US$ 75 Miliar di Sektor Pariwisata
Terkait sumber pendanaan, Sandi menyebut pemerintah masih melakukan kajian apakah nantinya dana tersebut menggunakan dana abadi, devisa sektor pariwisata, ataupun sumber dana lainnya. Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk mengkaji hal tersebut agar menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata nasional.
“Dana itu yang akan mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, seperti mengundang event-event berkelas internasional, seperti budaya, olahraga maupun juga MICE (meeting, incentive, convention & exhibition),” ujarnya.
“Sumber pendanaannya ini nanti akan ditelaah sehingga governance-nya terjaga tapi tidak akan membebani juga APBN terlalu besar, maupun tidak akan membebani juga wisatawan. Kita akan cari equilibrium di mana ini akan menjadi berkelanjutan, tidak memberatkan, tapi justru akan menambah kualitas dan aspek sustainability dari sektor pariwisata kita,” Sandiaga menambahkan.
Selanjutnya, terkait pengelolaan, Sandiaga mengatakan saat ini terdapat sejumlah opsi yang akan diputuskan dalam waktu dekat. Opsi tersebut meliputi pengelolaan di bawah BUMN maupun Kementerian Keuangan.
“Ini akan difinalkan pengelolaannya apakah sudah akan dibentuk di bawah BUMN yang sudah ada yaitu InJourney atau lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pengelola dana yang ada di bawah Kementerian Keuangan,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
