Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan secara umum ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Misalnya, pada 2014-2015 saat Indonesia dikategorikan negara rentan terpuruk bersama lima negara lain.
“Kalau kita ingat saat itu ada taper tantrum dan yang kalau kita lihat angka detail di situ di 2014-2015, defisit transaksi berjalan kita berada di angka US$ 27,5 miliar di 2014. Kemudian di 2015 berada di angka US$ 17,5 miliar. Kalau kita lihat lagi lebih detail di 2014 neraca dagang kita masih defisit US$ 2,2 miliar,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022).
Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan kepada segenap jajarannya agar berani melakukan reformasi struktural untuk menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakannya. Misalnya, urusan surat berharga negara (SBN) yang saat itu 38,5% dikuasai asing, sekarang tinggal 14,8%.
“Kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan,” katanya.
Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah juga terlihat hasilnya dengan nyata dalam neraca transaksi berjalan yang pada kuartal III tahun 2022 ini sudah surplus sebesar US$ 8,9 miliar. Nominal tersebut berarti 0,9% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka. ‘Pak ini sudah lebih baik’ ‘Ya angkanya berapa?’ Angkanya pasti saya minta dari berapa kemudian sekarang berapa karena itu penting sekali,” ucapnya.
BACA JUGA: Presiden Dorong Pengusaha Muda Garap Potensi Bisnis Sektor Pangan
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut antara lain izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Oleh karena itu, Jokowi telah memerintahkan Menteri Investasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi tersebut jika tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM, sudah dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif, aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita,” tuturnya.
Demikian halnya dengan aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai, belum pula disewakan. Juga peralatan-peralatan operasional yang justru malah ditumpuk di gudang. Jokowi meminta hal-hal tersebut segera dihentikan.
BACA JUGA: Jokowi: Hati-Hati, 90% Startup Gagal saat Merintis Usaha
“Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu? Tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif dimulai hal-hal yang seperti ini. Atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak, pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap,” tutur Jokowi.
Editor: Ranto Rajagukguk
