Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkritik penyelesaian krisis Myanmar pada hari kedua penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara menyebut solusi membantu penyelesaian krisis Myanmar, yaitu lima poin konsensus (Five-Point Concensus/5PC) tak berjalan dengan baik.
Sebagai informasi, isi dari 5PC yang telah disepakati, meliputi pertama tindak kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan. Semua pihak harus menahan diri. Kedua, harus ada dialog konstruktif di antara semua pihak untuk mencari solusi damai yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Jokowi Prioritaskan Kasus Perdagangan Manusia di KTT ASEAN
Ketiga, akan ada utusan khusus ASEAN (special envoy) yang memediasi dialog. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi ASEAN harus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan.
Adapun krisis yang terjadi di Myanmar yakni adanya kudeta pemerintahan sipil yang terjadi pada tahun 2021. Hal itu menyebabkan terjadinya berbagai macam kekerasan di beberapa wilayah Myanmar.
BACA JUGA: Buka KTT ASEAN, Jokowi: Ekonomi Belum Pulih, Rivalitas Semakin Tajam
“Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi 5PC belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin juga saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat,” kata Jokowi dalam sesi pembukaan retreat KTT ASEAN Summit ke-42, Kamis (11/5/2023).
Tak hanya itu, isu penting lainnya yang dinilai masih belum berprogres, yakni implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Itu merupakan kesepakatan yang digagas Indonesia dan telah disetujui negara-negara di Asia Tenggara.
Perjanjian tersebut merupakan penegasan posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, yang mencakup Asia Pasifik dan Samudera Hindia. Terkait dengan implementasi AOIP, kata Jokowi, diperlukan kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di IndoPasifik, yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra.
“Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5PC, dan melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assesment melalui AHA centre, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan,” tutur Jokowi.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz
