Terkait dengan visi dan misi pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk konektivitas antarwilayah di Indonesia, pelabuhan memiliki peran yang amat vital. Sayangnya, saat ini, keberadaan pelabuhan masih belum hadir secara optimal. Bagi Bani Mulia, Managing Director Samudera Indonesia, pembangunan pelabuhan di Indonesia masih mengalami banyak kendala.
Menurut Bani, pelabuhan itu memiliki banyak aspek dan kompleks. Tidak hanya persoalan pembangunan infrastruktur, penting juga pengelolaan dan perawatan pelabuhan. “Pelabuhan kalau tidak dirawat akan menyebabkan banyak sampah dan laut menjadi dangkal. Ketika laut menjadi dangkal, kapal tidak bisa merapat,” ujar Bani.
Bani menambahkan, perlunya perawatan alat alur, perpanjangan dermaga, dan investasi. Ia menyampaikan masih adanya beberapa pelabuhan yang menjadi tempat para preman yang suka malak. Kalau para tukang palak ini dibiarkan, pelabuhan tidak bakal maju. “Orang yang malak-malak itu high cost. Kalau alatnya sudah bagus dan tinggal menggunakan operator saja ternyata masih banyak orang yang minta-minta, iniakan menjadi masalah terkait efektivitas dan efisiensi,” tambah Bani.
Masalah akses juga salah satu masalah yang dihadapi oleh pelabuhan saat ini. Jalanan yang kurang baik dan penuhnya volumen jalanan membuat banyak kapal yang tidak bisa berangkat tepat pada waktunya diakibatkan menunggu barang dan muatan.
Selain secara fisik, regulasi terkait masalah ini menjadi kunci. Sayangnya, menurut Bani, pemerintah belum bertindak selayaknya negara yang mengedepankan pelayaran sebagai industri yang strategis. “Mari lihat Singapura. Sistem perpajakan di sana sudah kondusif, Indonesia tidak harus persis sama seperti di Singapura. Tapi, Indonesia bisa ambil mana yang bisa diterapkan di sini,” tambah Bani.
Menurut Bani, peran pemerintah di sektor logistik seperti Bea Cukai juga masih perlu tingkatkan. “Efisiensi kerja dan transparansi masih banyak permasalahannya. Tidak hanya fisik infrastruktur, tapi juga regulasinya,” tutup Bani.
