Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melaporkan hingga saat ini pemilihan umum (Pemilu) 2024 tak berdampak banyak pada usaha kerakyatan. Belanja atribut-atribut kampanye seperti kaos dan bendera pun menurun drastis dibandingkan Pemilu 2019.
Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM menuturkan, salah satu contoh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) bidang konvesksi, yakni para pedagang di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengaku mengalami penurunan penjualan produk. Padahal, waktu kampanye sudah semakin dekat dan pencoblosan akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
BACA JUGA: INDEF: Pemilu Tak Ganggu Tren Pariwisata Dalam Negeri Tahun 2024
“Kami mewawancara beberapa pedagang di kedua pasar tersebut. Diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan omzet penjualan yang cukup drastis dari 40% hingga 90% jelang Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019,” ujar Yulius melalui keterangannya, Selasa (9/1/2024).
Biasanya, pada periode pesta demokrasi atau Pemilu, cenderung terjadi peningkatan omzet alat peraga kampanye yang signifikan. Namun kondisi saat ini berbanding terbalik.
BACA JUGA: 5 Taktik Political Marketing, Strategi Raup Banyak Suara di Pemilu 2024
Yulius menduga, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemesanan produk untuk kampanye langsung melalui pelaku usaha mitra dari partai sesuai daerah pemilihan (Dapil).
“Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat atau 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu sebelumnya enam bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah. Keempat, tren kampanye yang dilakukan secara online melalui media sosial. Terakhir, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako dibandingkan membagikan kaos,” katanya.
Untuk itu, kata Yulius, beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penjualan para pelaku UKM bidang usaha konveksi dan sablon meliputi, berupaya mendorong partai politik atau calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UKM dalam rantai pasok bisnisnya.
Yulius meminta pelaku UKM untuk memperluas akses pasar di bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi atau menjual alat kampanye untuk masuk ke dalam ekosistem digital.
“Ke depan, pemerintah dapat mempermudah pelaku usaha untuk terhubung dalam katalog elektronik atau e-katalog,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, umumnya musim kampanye Pemilu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Sebab, pembuatan segala atribut kampanye dikerjakan oleh pelaku UKM.
“Sampai saat ini memang ada, bukan tidak ada, ada (pemesanan) tapi masih kurang. Dulu saat musim kampanye tahun 2019, tiga bulan sebelumnya sudah ada order dari Rp 4 juta sampai Rp 15 juta hanya dari partai, sekarang jutaan itu enggak sampai. Hanya puluhan ribu saja itu pun bukan dari partai hanya dari caleg,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Nandi mengatakan, biasanya kampanye juga banyak didukung oleh tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka membuat pesanan tetapi dadakan dan tidak dalam jumlah besar, waktunya pun mepet.
“Penjualan kami turun drastis hingga 70% dibanding Pemilu 2019,” ujarnya.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz
