Ingin memacu pembangunan Jawa Barat berlari lebih cepat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memilih alur pembiayaan obligasi daerah. Tengah mengupayakan penerbitan obligasi daerah Jawa Barat rampung lebih dulu dibandingkan DKI Jakarta Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memilih alur pembiayaan obligasi ke arah infrastruktur dan peningkatan fasilitas pelayanan publik.
Menurut Ridwan Kamil, obligasi daerah dibutuhkan lantaran anggaran yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat terbatas. “Pertimbangannya, jika tidak dilakukan inovasi pembiayaan maka pembangunan yang kami upayakan akan berjalan lamban. Kebutuhan infrastruktur Jawa Barat membutuhkan sekitar Rp 500 triliun. Sementara, APBD provinsi Jawa Barat sejak tahun 2012 berkisar Rp 27 triliun, dan saat ini mencapai sekitar Rp 36 triliun. Bayangkan jika kita tidak mencari alternatif pembiayaan daerah lain, sampai kapan pembangunan daerah bisa rampung?” jelas Emil kepada Marketeers.
Proyek yang akan dibiayai oleh obligasi daerah ini masih dikaji, namun sejumlah kemungkinannya antara lain untuk pembangunan infrastruktur, rumah sakit, hingga destinasi pariwisata. Pembangunan infrastruktur pun harus proyek yang benar-benar baru, misalnya pembangunan jalan baru agar terukur kinerja dari pembiayaannya. Selain itu, potensi Aerocity juga menjadi salah satu proyek besar yang akan didanai melalui obligasi daerah. Termasuk, SPAM regional dan persoalan sampah.
“Jadi, memang obligasi daerah itu bukan hanya untuk satu proyek, melainkan bisa beberapa proyek. Namun akan lebih baik ke pelayanan publik dan infrastruktur. Jika dulu harus ada return, sekarang tidak. Pelayanan publik yang tidak ada return-nya tetap bisa dibiayai karena ada yang dijamin yakni APBD,” terang Emil.
Terkait dengan besaran obligasi daerah yang akan dijual, desain kupon diprediksi akan mengarah ke ritel. Harapannya, ketika kupon obligasi didesain untuk ritel (dalam nilai kecil) maka masyarakat umum mulai dari mahasiswa, pejabat pemerintah pejabat, dan masyarakat umum dapat membeli, bukan hanya perusahaan saja. Di satu sisi, jika kupon obligasi dikemas untuk ritel dan siapa pun dapat membeli, hal ini sekaligus menjadi bentuk edukasi bagi masyarakat untuk mulai belajar berinvestasi.
Usai dua pending matters yang tengah diupayakan untuk diselesaikan oleh Pemprov Jawa Barat ini selesai, obligasi daerah Jawa Barat siap dirilis. Calon pembeli surat obligasi pun tak perlu khawatir. Mereka hanya perlu mempertimbangkan kemampuan daerah yang bersangkutan untuk membayar bunga, melihat rating obligasi mereka, underlying-nya, dan proyek apa yang akan dibiayai.
Editor: Sigit Kurniawan
