Green financing adalah kebijakan yang memberikan prioritas pembiayaan bagi pengembangan yang berorientasi pada aspek sustainability. Hal itu pun didukung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang juga memiliki kesadaran terhadap aspek sustainability.
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pembiayaan hijau sangat senada dengan salah satu angkutan massal di Indonesia yakni kereta api yang hadir sebagai moda transportasi ramah lingkungan dan dinilai menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan perubahan iklim.
Karenanya, Budi Karya Sumadi mendorong implementasi green financing pada proyek-proyek perkeretaapian di Indonesia.
“Untuk menciptakan transportasi yang hijau, berkelanjutan, berkeadilan, berkeselamatan membutuhkan cost yang tinggi. Tetapi kalau ini tidak diwujudkan, masalah polusi dan perubahan iklim tidak bisa kita atasi,” kata Budi Karya Sumadi dikutip dari website Kemenhub, Sabtu (23/9/2023).
BACA JUGA: Raih Pendanaan Rp 143,5 Miliar, Investree Fokus ke Green Financing
Sehingga, ia berharap agar sektor perekerertaapian bisa memanfaatkan green financing. Meningat, untuk membangun angkutan massal kereta api, selain membutuhkan investasi yang besar, pemerintah juga perlu mengalokasikan subsidi agar tarifnya terjangkau bag masyarakat.
Ia pun mendorong semua pihak untuk memiliki pemikiran yang sama bahwa pembangunan transportasi massal seperti kereta api adalah suatu keharusan. Karena perkeretaapian berperan penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan rendah emisi gas buangnya dibandingkan moda transportasi lainnya.
BACA JUGA: Optimalkan IoT, Huawei Kembangkan Sistem Perkeretaapian Cerdas
“Untuk itu, konsep seperti green financing dan creative financing perlu terus kita dorong demi kemajuan industri kereta api dalam negeri,” ujarnya.
Di satu sisi, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), Ikaputra mengatakan, pemerintah harus memutuskan kebijakan yang tepat dan pro terhadap upaya mengatasi masalah perubahan iklim, salah satunya lewat industri perkeretaapian.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur perkeretaapian, selain akan meningkatkan daya saing bangsa, juga diyakini mampu mengurangi resiko ancaman kebencanaan akibat perubahan iklim.
“Angkutan perkeretaapian belum cukup didukung pemerintah, karena investasinya besar, return lambat, fiskal negara yang tidak pas dengan kebutuhan pendanaan. Untuk itu perlu dirumuskan green financing yang tepat di sektor perkeretaapian,” kata Ikaputra.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz
